Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Polewali Mandar » BPJS Kesehatan Tegaskan Program JKN Tidak Dihapus

BPJS Kesehatan Tegaskan Program JKN Tidak Dihapus

  • account_circle Whelson
  • calendar_month Sab, 14 Nov 2026
  • visibility 69
  • comment 0 komentar

POLEWALI MANDAR, Sulbarupdate.id – Beredarnya informasi di media sosial mengenai isu penghapusan BPJS Kesehatan dan pengurangan daftar penyakit yang ditanggung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belakangan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menanggapi informasi tersebut, Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Polewali Mandar, Wahidah, angkat bicara.

Wahidah menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kebijakan resmi pemerintah yang menyatakan Program JKN akan dihapuskan.

“Kami ingin menegaskan bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada kebijakan resmi pemerintah yang menyatakan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dihapuskan,” tegas Wahidah, Sabtu (14/11/2026).

Penegasan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat yang muncul akibat informasi yang beredar di berbagai platform media sosial.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, khususnya menyangkut keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.

BPJS Kesehatan juga diharapkan terus memberikan informasi yang jelas dan terbuka agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai kebijakan serta ketentuan pelayanan JKN.

Begitu pula dengan informasi mengenai pengurangan atau penghapusan daftar penyakit yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. 

“Perlu kami sampaikan bahwa Program JKN merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia.” lanjutnya. 

Perlu untuk diketahui, bahwa Program ini memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Dalam konteks ini, Pemerintah dan BPJS Kesehatan justru terus melakukan penguatan penyelenggaraan Program JKN, baik dari sisi kepesertaan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan maupun keberlanjutan pembiayaan program.

Terkait manfaat pelayanan kesehatan, berbagai penyakit, termasuk penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal, tetap menjadi bagian dari pelayanan yang dijamin JKN sesuai ketentuan, indikasi medis, prosedur pelayanan, dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya Wahidah, juga menjelaskan mengenai isu pembengkakan biaya penyakit katastropik yang mencapai Rp50,3 triliun serta isu likuiditas dana jaminan sosial yang sedang hangat diperbincangkan.

“Memang benar bahwa secara nasional BPJS Kesehatan menghadapi tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit-penyakit yang membutuhkan penanganan medis jangka panjang, teknologi kesehatan yang kompleks, serta pembiayaan yang relatif besar.” tuturnya. 

Sepanjang Tahun 2025 pembiayaan untuk penyakit katastropik mencapai sekitar Rp50,3 triliun untuk 60,1 juta kasus.

Bahkan, disampaikan hingga agustus 2026, biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropik sudah mencapai 35,6 trilliun dengan total 442,3 juta kasus.

Angka ini menunjukan betapa pentingnya program JKN dalam memberikan perlindungan finansial bagi peserta saat menghadapi penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan besar. 

“Namun, perlu kami tegaskan bahwa tingginya biaya tersebut tidak serta-merta berarti pelayanan kepada pasien akan dihentikan atau jaminan terhadap penyakit tersebut dihapuskan.” tegasnya. 

Justru kondisi ini dipandang menjadi perhatian bersama untuk memperkuat keberlanjutan Program JKN melalui peningkatan mutu pelayanan, pencegahan penyakit, deteksi dini, serta penguatan tata kelola pembiayaan kesehatan.

Mengenai kondisi riil penanganan dan penjaminan layanan penyakit katastropik untuk pasien di wilayah daerah ini, khususnya Mamasa. 

Pihak BPJS Cabang Polewali Mandar, memastikan bahwa peserta JKN yang membutuhkan pelayanan penyakit katastropik tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Program JKN.

“Pelayanan dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), kemudian apabila berdasarkan indikasi medis diperlukan penanganan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang memiliki kompetensi dan sarana pelayanan sesuai kebutuhan pasien.” pungkasnya.(*)

  • Penulis: Whelson
  • Editor: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mamasa Fun Run 2026, Pesona Lari di Kota Dingin

    Mamasa Fun Run 2026, Pesona Lari di Kota Dingin

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Kabut tipis yang menyelimuti sapaan fajar di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) menjadi saksi perhelatan Fun Run 2026. Agenda yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah melalui Bulan Mamase II ini bukan sekadar ajang adu kecepatan, melainkan sebuah simfoni kesehatan yang berpadu dengan eksotisme alam pegunungan, Sabtu (11/04/2026). ​Sejak pukul 05.00 WITA, area Tribun […]

  • DPRD Mateng Soroti Arah APBD Perubahan 2026: Anggaran Harus Berpihak pada Rakyat

    DPRD Mateng Soroti Arah APBD Perubahan 2026: Anggaran Harus Berpihak pada Rakyat

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – DPRD Kabupaten Mamuju Tengah menegaskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus berpijak pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Mamuju Tengah, Hamka, dalam rapat paripurna penyerahan dokumen rancangan APBD Perubahan 2026, Senin (14/9/2026). Hamka mengatakan, perubahan APBD tidak semestinya […]

  • Mahasiswa Desak Kejari Majene Usut Dugaan Korupsi di Unsulbar Senilai Rp1,5 Miliar

    Mahasiswa Desak Kejari Majene Usut Dugaan Korupsi di Unsulbar Senilai Rp1,5 Miliar

    • 1Komentar

    MAJENE, Sulbarupdate.id – Sejumlah mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus. Desakan ini muncul menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya anggaran belanja tahun 2024 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. ​Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terungkap adanya ketidaksesuaian pada […]

  • Polemik Tamsil Guru ASN dan PPPK di Mamasa, Disdik Ungkap Kendala di Tingkat Pusat

    Polemik Tamsil Guru ASN dan PPPK di Mamasa, Disdik Ungkap Kendala di Tingkat Pusat

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan (Tamsil) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kabupaten Mamasa menjadi sorotan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, Sarini, memberikan klarifikasi terkait alur birokrasi dan realisasi anggaran dari Pemerintah Pusat. Sarini menjelaskan bahwa […]

  • Bupati Mamasa Dorong Dapur MBG Gunakan Produk BUMDes Saat Panen Telur di Rantetangnga

    Bupati Mamasa Dorong Dapur MBG Gunakan Produk BUMDes Saat Panen Telur di Rantetangnga

    • 0Komentar

    MAMASA, SULBARUPDATE.ID – Bupati Mamasa bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa didampingi Kepala Desa setempat melakukan panen telur di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rantetangnga, Senin 9 Februari 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong penguatan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Pada kesempatan itu, Bupati Mamasa meninjau langsung unit usaha […]

  • Pemkesra Sulbar Perkuat Penyusunan dan Asistensi LKjIP dan LPPD Tahun 2025

    Pemkesra Sulbar Perkuat Penyusunan dan Asistensi LKjIP dan LPPD Tahun 2025

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemkesra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Burahim, mengikuti Rapat Penyusunan dan Asistensi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Kerja Bagian Otonomi Daerah, Rabu (7/1/2025). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja […]

expand_less