BPJS Kesehatan Tegaskan Program JKN Tidak Dihapus
- account_circle Whelson
- calendar_month Sab, 14 Nov 2026
- visibility 69
- comment 0 komentar

POLEWALI MANDAR, Sulbarupdate.id – Beredarnya informasi di media sosial mengenai isu penghapusan BPJS Kesehatan dan pengurangan daftar penyakit yang ditanggung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belakangan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menanggapi informasi tersebut, Pimpinan BPJS Kesehatan Cabang Polewali Mandar, Wahidah, angkat bicara.
Wahidah menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kebijakan resmi pemerintah yang menyatakan Program JKN akan dihapuskan.
“Kami ingin menegaskan bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada kebijakan resmi pemerintah yang menyatakan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dihapuskan,” tegas Wahidah, Sabtu (14/11/2026).
Penegasan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat yang muncul akibat informasi yang beredar di berbagai platform media sosial.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terburu-buru mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, khususnya menyangkut keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.
BPJS Kesehatan juga diharapkan terus memberikan informasi yang jelas dan terbuka agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai kebijakan serta ketentuan pelayanan JKN.
Begitu pula dengan informasi mengenai pengurangan atau penghapusan daftar penyakit yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.
“Perlu kami sampaikan bahwa Program JKN merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia.” lanjutnya.
Perlu untuk diketahui, bahwa Program ini memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Dalam konteks ini, Pemerintah dan BPJS Kesehatan justru terus melakukan penguatan penyelenggaraan Program JKN, baik dari sisi kepesertaan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan maupun keberlanjutan pembiayaan program.
Terkait manfaat pelayanan kesehatan, berbagai penyakit, termasuk penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal, tetap menjadi bagian dari pelayanan yang dijamin JKN sesuai ketentuan, indikasi medis, prosedur pelayanan, dan peraturan yang berlaku.
Selanjutnya Wahidah, juga menjelaskan mengenai isu pembengkakan biaya penyakit katastropik yang mencapai Rp50,3 triliun serta isu likuiditas dana jaminan sosial yang sedang hangat diperbincangkan.
“Memang benar bahwa secara nasional BPJS Kesehatan menghadapi tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit-penyakit yang membutuhkan penanganan medis jangka panjang, teknologi kesehatan yang kompleks, serta pembiayaan yang relatif besar.” tuturnya.
Sepanjang Tahun 2025 pembiayaan untuk penyakit katastropik mencapai sekitar Rp50,3 triliun untuk 60,1 juta kasus.
Bahkan, disampaikan hingga agustus 2026, biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropik sudah mencapai 35,6 trilliun dengan total 442,3 juta kasus.
Angka ini menunjukan betapa pentingnya program JKN dalam memberikan perlindungan finansial bagi peserta saat menghadapi penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan besar.
“Namun, perlu kami tegaskan bahwa tingginya biaya tersebut tidak serta-merta berarti pelayanan kepada pasien akan dihentikan atau jaminan terhadap penyakit tersebut dihapuskan.” tegasnya.
Justru kondisi ini dipandang menjadi perhatian bersama untuk memperkuat keberlanjutan Program JKN melalui peningkatan mutu pelayanan, pencegahan penyakit, deteksi dini, serta penguatan tata kelola pembiayaan kesehatan.
Mengenai kondisi riil penanganan dan penjaminan layanan penyakit katastropik untuk pasien di wilayah daerah ini, khususnya Mamasa.
Pihak BPJS Cabang Polewali Mandar, memastikan bahwa peserta JKN yang membutuhkan pelayanan penyakit katastropik tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Program JKN.
“Pelayanan dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), kemudian apabila berdasarkan indikasi medis diperlukan penanganan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang memiliki kompetensi dan sarana pelayanan sesuai kebutuhan pasien.” pungkasnya.(*)
- Penulis: Whelson
- Editor: Ancha
