Breaking News
light_mode
Beranda » Majene » Mahasiswa Desak Kejari Majene Usut Dugaan Korupsi di Unsulbar Senilai Rp1,5 Miliar

Mahasiswa Desak Kejari Majene Usut Dugaan Korupsi di Unsulbar Senilai Rp1,5 Miliar

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Jum, 24 Apr 2026
  • visibility 611
  • comment 1 komentar

MAJENE, Sulbarupdate.id – Sejumlah mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus.

Desakan ini muncul menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya anggaran belanja tahun 2024 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

​Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, terungkap adanya ketidaksesuaian pada realisasi belanja barang tahun anggaran 2024.

Dari total pagu belanja sebesar Rp73,5 miliar, ditemukan selisih sebesar Rp1,59 miliar yang hingga kini belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah.

​Secara rinci, BPK mencatat total realisasi belanja barang mencapai Rp73.503.243.235. Namun, dokumen pendukung yang tersedia hanya mampu membuktikan penggunaan dana sebesar Rp71.908.091.237.

​Aktivis mahasiswa Unsulbar, Masdar, menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh pasif dalam menanggapi temuan lembaga auditor negara tersebut. Menurutnya, transparansi anggaran di institusi pendidikan adalah harga mati.

​”Kami mendesak Kejari Majene segera melakukan penyelidikan mendalam. Jangan sampai temuan ini dibiarkan begitu saja hingga menjadi preseden buruk bagi tata kelola keuangan kampus,” ujar Masdar saat dikonfirmasi, Jumat (24/4).

​Ia menambahkan bahwa dana miliaran rupiah tersebut merupakan uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan pendidikan dan fasilitas mahasiswa secara akuntabel.

​Hingga berita ini diturunkan, para mahasiswa berharap pihak Kejari Majene segera memanggil pihak-pihak terkait di lingkungan rektorat Unsulbar untuk dimintai keterangan.

​”Jangan sampai ada pembiaran. Ini menyangkut integritas institusi pendidikan tinggi. Jika ada indikasi kerugian negara, harus diproses secara hukum,” tegas Masdar. (*)

  • Penulis: Ancha
  • Editor: Tim Redaksi
  • Sumber: Juita

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Mamasa Desak Dinas Terkait Lakukan Penertiban Parkir Dalam Kota Mamasa

    DPRD Mamasa Desak Dinas Terkait Lakukan Penertiban Parkir Dalam Kota Mamasa

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa memberikan sorotan tajam terhadap semrawutnya tata kelola parkir di sejumlah titik vital pusat kota Mamasa. Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, kondisi ini dinilai tidak hanya mencederai estetika kota, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan. Dalam keterangannya, pimpinan legislatif tersebut mengungkapkan bahwa hasil observasi […]

  • Pemkab Maros Alokasikan Rp5 Miliar untuk 100 Titik Lampu Jalan Tenaga Surya 2026

    Pemkab Maros Alokasikan Rp5 Miliar untuk 100 Titik Lampu Jalan Tenaga Surya 2026

    • 0Komentar

    MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros memperkuat infrastruktur di wilayah pedesaan dengan merencanakan pemasangan 100 titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) pada tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan akses penerangan hingga ke pelosok daerah. Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemkab Maros telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan […]

  • Sentil Kondisi Fisikal Daerah, Aktivis Mamasa Minta Pemda, “Kurangi Hura-hura”

    Sentil Kondisi Fisikal Daerah, Aktivis Mamasa Minta Pemda, “Kurangi Hura-hura”

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Di tengah upaya pemerintah mengejar kemajuan, kritik tajam justru menghujam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Sejumlah aktivis menilai pemerintah daerah saat ini terlalu sibuk dengan kegiatan seremonial dan pesta yang dinilai hanya membuang-buang anggaran. Kritik pedas ini mencuat dalam forum Dialog Mamase bertajuk “Habis Gelap Terbitlah Terang” yang digelar di […]

  • Perkuat PASTIPADU, Pemprov Sulbar Siapkan Pergub Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

    Perkuat PASTIPADU, Pemprov Sulbar Siapkan Pergub Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat langkah strategis penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui penguatan Program PASTIPADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu). Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembahasan penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum pelaksanaan dan penguatan tata kelola program lintas sektor. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan […]

  • Tokoh Toraja Deklarasikan Dukungan Provinsi Luwu–Toraja

    Tokoh Toraja Deklarasikan Dukungan Provinsi Luwu–Toraja

    • 0Komentar

    RANTEPAO, Sulbarupdate.id – Wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Puluhan tokoh lintas sektor dari Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara secara resmi menyatakan komitmen untuk bergabung dengan wilayah Luwu Raya guna memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu–Toraja (Lutor). Dukungan kolektif tersebut dideklarasikan dalam pertemuan strategis yang berlangsung di D’Rij Hotel & […]

  • Wakil Ketua DPRD Mamasa Sarankan Pemda Kunci Perencanaan OPD Lewat Tiga Pintu

    Wakil Ketua DPRD Mamasa Sarankan Pemda Kunci Perencanaan OPD Lewat Tiga Pintu

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Wakil Ketua DPRD Mamasa, Arwin, mengkritik pola perencanaan dan penganggaran daerah yang dinilai masih berjalan parsial dan belum terintegrasi antar lembaga kunci. Ia menegaskan perlunya skema review berantai yang melibatkan Bapperida, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dan Inspektorat dalam satu alur yang utuh sejak tahap awal perencanaan OPD. Menurut Arwin, selama ini […]

expand_less