Program Wanatani BPDAS Sulsel di Mamasa Diduga Gagal, ada Aroma Laporan Fiktif
- account_circle Whelson
- calendar_month Kam, 26 Feb 2026
- visibility 605
- comment 0 komentar
MAMASA, Sulbarupdate.id – Program Wanatani yang digulirkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Sulawesi Selatan di Kabupaten Mamasa menuai kritik tajam.
Proyek yang berjalan sejak tahun 2023 dengan kucuran anggaran miliaran rupiah tersebut dinilai gagal total di lapangan.
Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa. Meski anggaran yang digelontorkan untuk setiap desa penerima melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) tergolong besar, fakta di lapangan menunjukkan hasil yang sangat minim.
Menurut keterangan warga Dusun Rantelemo, Desa Bubun Batu, Yulianus M, keberhasilan penanaman bibit di wilayahnya bahkan tidak mencapai sepuluh persen.
”Kalau angka pertumbuhannya, itu tidak sampai sepuluh persen, Pak,” ujar Yulianus kepada awak media, Kamis (26/2/2026).
Yulianus membeberkan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut, sperti minimnya varietas bibit, tidak ada biaya perawatan, boros bibit.
“Warga hanya menerima satu jenis bibit, yaitu Alpukat. Tidak ada alokasi untuk pupuk maupun biaya pemeliharaan setelah bibit diberikan,urainya.
Kecurigaan muncul ketika pihak pemeriksa turun ke lapangan. Yulianus menduga adanya upaya manipulasi data atau laporan fiktif karena pemeriksaan hanya difokuskan pada titik tertentu yang dianggap berhasil sebagai sampel.
”Setiap kali pemeriksa turun, tanaman di kebun saya yang dijadikan sampel karena ada sekitar 50 pohon yang tumbuh. Sementara di tempat lain gagal. Saya heran kenapa tidak ada temuan (pelanggaran), padahal fakta di lapangan tidak sesuai,” ungkapnya.
Untuk diketahui, program KTH di Desa Bubun Batu mencakup lahan seluas kurang lebih 28 hektar. Berdasarkan rencana, area tersebut seharusnya ditanami bibit Alpukat, pohon induk Pinus, dan Setaria.
Menanggapi tudingan tersebut, pihak BPDAS Sulsel mengklaim bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur pengawasan sesuai aturan.
”Ya, kami sering turun melakukan pemeriksaan,” ujar Yosep, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPDAS Sulsel, saat dikonfirmasi singkat oleh wartawan.
Hingga berita ini diturunkan, warga berharap adanya audit menyeluruh dari pihak berwenang terkait realisasi anggaran miliaran rupiah tersebut agar asas manfaat program lingkungan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan alam, bukan sekadar pemenuhan laporan administratif.(*)
- Penulis: Whelson
- Editor: Ancha
