Breaking News
light_mode
Beranda » Mamasa » Perkuat Pengawasan KDMP, Pemkab dan Kejari Mamasa Teken PKS

Perkuat Pengawasan KDMP, Pemkab dan Kejari Mamasa Teken PKS

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Kam, 22 Jan 2026
  • visibility 286
  • comment 0 komentar

MAMASA, Sulbarupdate.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa resmi menjalin sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa untuk memperketat pengawalan dan pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa, Kamis (22/1/2026).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mamasa, A. Faik Wana Hamzah.

Prosesi ini disaksikan oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Mamasa.

Upaya Menjaga Akuntabilitas Program Strategis

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepakatan berjenjang, mulai dari tingkat pusat antara Kementerian Koperasi dan Kejaksaan Agung, hingga tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Tujuannya adalah memastikan program strategis nasional ini berjalan transparan dan terhindar dari penyimpangan hukum.

Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menegaskan bahwa peran kepala desa dan lurah sangat sentral sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Ia meminta seluruh aparatur desa memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola koperasi tersebut.

“Mari seluruh pemangku kepentingan mendukung dan menyukseskan program strategis nasional ini. Jangan ada yang menyimpang dari ketentuan, karena ujung tombak program ini ada pada bapak dan ibu sekalian,” tegas Welem dalam sambutannya.

Pendampingan Hukum dari Kejaksaan
Di sisi lain, Kajari Mamasa, A. Faik Wana Hamzah, menjelaskan bahwa kehadiran Kejaksaan dalam PKS ini berfungsi sebagai mitra pengawas untuk memberikan kepastian hukum. Pihaknya berkomitmen mengawal setiap tahapan program agar tetap akuntabel.

“Kami hadir untuk memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Potensi permasalahan hukum bisa saja muncul, sehingga pengawasan dan pengawalan ini penting agar kegiatan berjalan transparan,” ujar Faik.

Melalui kerja sama ini, diharapkan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Mamasa dapat menjadi pilar ekonomi desa yang berkelanjutan dan dikelola dengan standar manajemen yang bersih.(*)

  • Penulis: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • SMP Negeri 5 Polman, Terima Penghargaan Adiwijaya Tahun 2025

    SMP Negeri 5 Polman, Terima Penghargaan Adiwijaya Tahun 2025

    • 0Komentar

    Jakarta, Sulbarupdate.id – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) secara resmi menganugerahkan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional Tahun 2025. Penyerahan penghargaan prestisius ini dilaksanakan di Gedung Sasona Utomo Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Rabu, 10 Desember 2025 lalu. Acara puncak ini menandai akhir dari rangkaian evaluasi Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri (CSAM) dan […]

  • Dari Puskesmas ke Sekolah, KominfoSS Sulbar Pantau Internet SULBAR Digital di SMKN 7 Majene

    Dari Puskesmas ke Sekolah, KominfoSS Sulbar Pantau Internet SULBAR Digital di SMKN 7 Majene

    • 0Komentar

    MAJENE, SULBARUPDATE.ID – Setelah memantau pemanfaatan jaringan di fasilitas kesehatan, langkah monitoring berlanjut ke sektor pendidikan. Masih pada Rabu (25/2/2026), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, meninjau langsung perangkat bantuan internet program SULBAR Digital di SMKN 7 Majene. Kunjungan ini difokuskan pada dua hal utama, yakni memastikan perangkat berfungsi […]

  • Realisasi Program Pupuk Gratis WS – Hadir Menuai Kritik, Visi Misi Gagal? 

    Realisasi Program Pupuk Gratis WS – Hadir Menuai Kritik, Visi Misi Gagal? 

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Program bantuan pupuk gratis yang menjadi instrumen utama dalam visi-misi pasangan Welem Sambolangi dan H. Sudirman (WS-Hadir) kini tengah disorot tajam. Alih-alih meringankan beban sektor pertanian, sejumlah kelompok tani di Kabupaten Mamasa justru mengeluhkan rumitnya birokrasi yang dinilai mempersulit masyarakat bawah. ​Sejumlah petani mengaku kecewa karena prosedur administrasi yang berbelit tak sebanding […]

  • Lindungi Konsumen, Satgas Saber Siap Tindak Pelanggaran Harga HET/HAP dan Peredaran Pangan Tidak Aman, Hubungi Hotline Emergency

    Lindungi Konsumen, Satgas Saber Siap Tindak Pelanggaran Harga HET/HAP dan Peredaran Pangan Tidak Aman, Hubungi Hotline Emergency

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang dibentuk oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga mulai mengintensifkan pengawasan harga serta pasokan pangan di daerah. Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rachmad Firdaus, yang ditugaskan di Posko Satgas Saber Sulawesi Barat, bersama […]

  • Ratusan Siswa di Magelang Diduga Keracunan Menu MBG, Telur Puyuh Jadi Sorotan

    Ratusan Siswa di Magelang Diduga Keracunan Menu MBG, Telur Puyuh Jadi Sorotan

    • 0Komentar

    MAGELANG – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Magelang menelan korban. Sebanyak 263 orang, mayoritas siswa dari SMP Negeri 10 dan SMA Negeri 3 Magelang, dilaporkan mengalami gejala keracunan massal seperti mual, muntah, dan diare usai menyantap menu yang dibagikan pada Rabu (21/1/2026). Kronologi Kejadian Kepala SMPN 10 Magelang, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa gejala […]

  • Perkuat Ketahanan Pangan dan MBG Sulbar, Dinas PUPR Bekali Petugas Hidrologi dan Klimatologi

    Perkuat Ketahanan Pangan dan MBG Sulbar, Dinas PUPR Bekali Petugas Hidrologi dan Klimatologi

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan serta menjaga keberlanjutan suplai Makan Bergizi Gratis (MBG), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pembekalan bagi petugas hidrologi dan klimatologi, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kualitas data sumber daya air sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis pemerintah daerah. Pembekalan tersebut menjadi […]

expand_less