Masyarakat Desak Tes Urine Seluruh Pegawai PDAM Usai Penetapan Tersangka Kasus Narkoba
- account_circle Juita
- calendar_month Ming, 31 Mei 2026
- visibility 977
- comment 0 komentar
MAJENE, Sulbarupdate.id – Penetapan salah seorang oknum pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika memicu reaksi dari sejumlah elemen masyarakat.
Mereka mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Majene, untuk melakukan tes urine secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai PDAM guna memastikan tidak adanya keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di lingkungan perusahaan daerah tersebut.
Desakan tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat, Asnawi, saat diwawancarai sejumlah awak media pada Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, pengungkapan kasus yang melibatkan salah satu pegawai PDAM seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat untuk melakukan penelusuran lebih mendalam terkait kemungkinan adanya jaringan atau sindikat yang beroperasi di lingkungan instansi tersebut.
“Di kantor PDAM diduga ada sindikat narkoba. Tapi baru satu orang ditangkap,” ujar Asnawi.
Ia menilai langkah tes urine massal penting dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan sekaligus pembuktian bahwa lingkungan kerja PDAM bebas dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pemeriksaan menyeluruh juga dinilai dapat menghilangkan spekulasi dan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat pasca terungkapnya kasus tersebut.
Menurut Asnawi, PDAM merupakan salah satu perusahaan daerah yang memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat.
Karena itu, integritas dan profesionalisme seluruh pegawai harus menjadi perhatian serius.
Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh aparatur maupun pegawai pelayanan publik dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Masyarakat tentu berharap pelayanan publik dijalankan oleh sumber daya manusia yang bersih dari narkoba. Karena itu perlu ada langkah konkret untuk memastikan seluruh pegawai benar-benar bebas dari penyalahgunaan narkotika,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta agar tes urine tidak hanya dilakukan sebagai respons sesaat terhadap kasus yang mencuat, tetapi menjadi bagian dari pengawasan rutin yang melibatkan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, dan pemerintah daerah.
Desakan serupa juga muncul dari sejumlah warga yang berharap aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan satu orang tersangka.
Mereka meminta dilakukan pengembangan kasus secara menyeluruh untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar.
Menurut mereka, pemberantasan narkoba harus dilakukan secara komprehensif dan tanpa pandang bulu.
Jika ditemukan adanya indikasi keterlibatan oknum lain, aparat diminta menindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus ini juga menjadi perhatian masyarakat karena narkotika dinilai sebagai ancaman serius yang dapat merusak produktivitas kerja, kesehatan, serta masa depan generasi muda.
Oleh sebab itu, berbagai pihak berharap momentum pengungkapan kasus tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan peredaran narkoba di seluruh instansi pemerintah maupun perusahaan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PDAM maupun Polres Majene terkait kemungkinan pelaksanaan tes urine massal terhadap seluruh pegawai.
Namun masyarakat berharap langkah tersebut dapat segera dilakukan guna memberikan kepastian dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pelayanan daerah.
Selain mendukung upaya penegakan hukum, masyarakat juga mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan pengawasan, kepedulian lingkungan, serta keberanian melaporkan jika menemukan indikasi peredaran narkoba di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, upaya menciptakan lingkungan kerja dan kehidupan sosial yang sehat serta bebas narkoba dapat terwujud secara berkelanjutan.(**)
- Penulis: Juita
- Editor: Ancha
