IMM Majene Desak Evaluasi Total Kepolisian Pasca Dugaan Represif terhadap Ketua DPD IMM Sulbar
- account_circle Ancha
- calendar_month Kam, 25 Jun 2026
- visibility 443
- comment 0 komentar
MAJENE, Sulbarupdate.id — Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Majene menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Resor (Polres) Majene, Kamis (25/6/2026).
Massa mengecam dugaan tindakan represif aparat kepolisian yang menimpa Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Sulawesi Barat (Sulbar) saat berdemonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sulbar, beberapa waktu lalu.
Dalam orasinya, IMM Majene menilai pola pengamanan oleh aparat di lapangan kerap mengabaikan prinsip humanis dan mencederai hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Fahrim, menyatakan ada beberapa poin krusial yang mendasari gerakan mereka hari ini. IMM Majene membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemangku kebijakan kepolisian.
Pihaknya mendesak Kapolda Sulawesi Barat untuk mengusut tuntas dugaan tindakan represif yang menyebabkan Ketua Umum DPD IMM Sulbar terluka atau menjadi korban.
Meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulbar segera memeriksa oknum aparat yang terlibat dan mengumumkan hasilnya secara transparan kepada publik.
Menuntut pemberian sanksi hukum dan etik yang tegas bagi personel yang terbukti melakukan kekerasan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Mendesak evaluasi total terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengamanan demonstrasi di Sulawesi Barat agar lebih mengedepankan dialog, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan nilai-nilai demokrasi.
Selain isu represi aparat, massa aksi juga menyelipkan tuntutan lokal. Mereka mendesak Polres Majene untuk segera menertibkan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Majene serta meminta pembebasan terhadap pihak yang mereka sebut sebagai tahanan politik.
Massa sempat meminta Kapolres Majene hadir secara langsung di tengah-tengah demonstran untuk memberikan penjelasan serta komitmen institusi terkait tuntutan tersebut. Namun, hingga massa membubarkan diri, Kapolres dilaporkan tidak berada di tempat karena alasan agenda dinas lainnya.
Ketidakhadiran pimpinan tertinggi Polres Majene ini menuai kekecewaan dari pihak mahasiswa. Fahrim menilai absennya Kapolres menunjukkan kurangnya komitmen dan keseriusan pihak kepolisian dalam merespons aspirasi publik.
“Hingga aksi berakhir, Kapolres tidak menemui massa aksi dengan alasan memiliki kegiatan lain. Kami menilai hal ini menunjukkan bahwa persoalan penegakan hak berpendapat dan tuntutan masyarakat belum dianggap sebagai sesuatu yang mendesak untuk ditindaklanjuti,” ujar Fahrim di lokasi aksi.
IMM Majene menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak mutlak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
Evaluasi internal di tubuh kepolisian dinilai menjadi langkah krusial untuk memulihkan kepercayaan publik (public trust) serta memastikan institusi Polri tetap bertindak profesional dan akuntabel.
Di akhir aksi, mereka menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil dan mahasiswa di Sulawesi Barat untuk merapatkan barisan guna mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada penjelasan yang jelas dan langkah konkret dari pihak kepolisian. Demokrasi tidak boleh dibungkam dengan tindakan represif, dan setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya tanpa rasa takut,” pungkas perwakilan massa.(*)
- Penulis: Ancha
- Editor: Tim Redaksi
