Mahasiswa Majene Desak Pemerintah Evaluasi MBG dan Tuntaskan Persoalan Daerah Sulbar

MAJENE, Sulbarupdate.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Jilid II” di Jalan Trans Sulawesi, kawasan Tugu Pahlawan, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Senin (15/6/2026). 

Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai tuntutan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait persoalan nasional dan kondisi sosial yang dinilai masih membebani masyarakat.

Aksi yang diikuti oleh massa dari Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) berlangsung dengan membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi secara bergantian.

Mereka menyerukan pentingnya agenda reformasi yang dianggap belum sepenuhnya terwujud, sekaligus mengkritisi sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam orasinya, Jenderal Lapangan aksi, Gilang, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah.

Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Hari ini kami hadir untuk menyuarakan kegelisahan rakyat. Mahasiswa tidak boleh diam ketika masih banyak kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat dan berbagai persoalan daerah yang belum terselesaikan. Reformasi harus terus dikawal demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Gilang dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan nasional yang menjadi fokus perjuangan mereka. 

Pertama, mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Kedua, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan transparan.

Ketiga, mereka menolak praktik militerisme di ranah sipil yang dinilai berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam kehidupan bernegara.

Keempat, massa aksi mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kelima, mahasiswa menuntut pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggal.

Keenam, mereka meminta pemerintah menghentikan program Koperasi Desa (Kopdes) yang menurut mereka berpotensi merugikan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik dan transparan.

Ketujuh, massa aksi mendesak pencabutan Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi mengancam ruang demokrasi dan kebebasan sipil.

Kedelapan, mahasiswa menuntut pemerintah menuntaskan persoalan kemiskinan ekstrem yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah Indonesia.

Selain membawa isu nasional, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di Sulawesi Barat. Mereka menilai masih banyak masalah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.

Dalam tuntutan daerah, mahasiswa meminta pembebasan terhadap rekan mereka yang disebut mengalami kriminalisasi dalam proses penyampaian aspirasi maupun aktivitas perjuangan sosial.

Massa aksi juga menegaskan penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan hidup di Sulawesi Barat. 

Mereka menilai keberadaan tambang harus dikaji secara ketat agar tidak mengorbankan kelestarian alam dan kehidupan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, mahasiswa mendesak pemerintah menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Angka Putus Sekolah (APS) yang masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Sulawesi Barat.

Mereka juga meminta evaluasi terhadap penetapan kawasan hutan lindung yang dinilai merugikan masyarakat karena berdampak pada akses dan ruang hidup warga di sejumlah daerah.

Di sektor pelayanan publik, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan pelayanan di RSUD Majene yang menurut mereka perlu segera dibenahi demi menjamin hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Selain itu, massa aksi mendesak penyelesaian konflik penyegelan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dinilai menghambat proses pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Isu perlindungan perempuan dan kelompok rentan juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. 

Mahasiswa meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan di Sulawesi Barat.

Sepanjang aksi berlangsung, para peserta secara bergantian menyampaikan orasi yang berisi kritik, masukan, dan harapan terhadap pemerintah. 

Mereka menilai berbagai persoalan yang disuarakan merupakan cerminan kondisi masyarakat yang membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar janji politik.

Mahasiswa menegaskan bahwa aksi Reformasi Jilid II bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran publik dan mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

“Kami akan terus mengawal seluruh tuntutan ini. Mahasiswa adalah bagian dari rakyat, dan perjuangan ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas. Kami berharap pemerintah mendengar dan segera mengambil langkah konkret untuk menjawab berbagai persoalan yang ada,” tegas Gilang.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Tugu Pahlawan Pusat Pertokoan Majene. 

Setelah menyampaikan seluruh tuntutan dan melakukan orasi secara bergantian, massa aksi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda reformasi serta memperjuangkan kepentingan rakyat di tingkat nasional maupun daerah.(*)