Breaking News
light_mode
Beranda » Mamasa » Realisasi Program Pupuk Gratis WS – Hadir Menuai Kritik, Visi Misi Gagal? 

Realisasi Program Pupuk Gratis WS – Hadir Menuai Kritik, Visi Misi Gagal? 

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Jum, 6 Feb 2026
  • visibility 488
  • comment 0 komentar

MAMASA, Sulbarupdate.id – Program bantuan pupuk gratis yang menjadi instrumen utama dalam visi-misi pasangan Welem Sambolangi dan H. Sudirman (WS-Hadir) kini tengah disorot tajam.

Alih-alih meringankan beban sektor pertanian, sejumlah kelompok tani di Kabupaten Mamasa justru mengeluhkan rumitnya birokrasi yang dinilai mempersulit masyarakat bawah.

​Sejumlah petani mengaku kecewa karena prosedur administrasi yang berbelit tak sebanding dengan realisasi di lapangan.

Bahkan, muncul indikasi maladministrasi terkait permintaan laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas bantuan yang belum pernah diterima.

​Yohilda, Bendahara salah satu kelompok tani di Mamasa, mengungkapkan kekecewaannya terhadap mekanisme program tahun anggaran 2025.

Ia mengaku kapok mengurus bantuan tersebut karena prosesnya yang dianggap tidak pasti.

​”Saya tidak mau urus lagi bantuan pupuk gratis ini. Tahun ini kami memilih fokus ke pengurusan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) saja yang lebih menjamin,” ujar Yohilda pada Jumat (06/02/2026).

​Senada dengan itu, Ferdi, anggota kelompok tani lainnya, menyebutkan bahwa kelompoknya gagal menerima bantuan tahun lalu meski seluruh berkas administrasi telah diserahkan.

“Alasannya karena terlambat pencairan. Masyarakat sudah habis biaya dan tenaga untuk mengurus, tapi hasilnya nihil,” keluhnya.

​Hal yang paling mengejutkan adalah pengakuan Yohilda terkait adanya tekanan untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Padahal, fisik bantuan pupuk tersebut tidak pernah sampai ke tangan kelompoknya.

​”Kami disuruh buat SPJ, sementara bantuan pupuk tahun lalu tidak pernah kami dapatkan. Hal ini sudah saya komplain keras ke PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian),” tegas Yohilda.

​Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Mamasa yang enggan disebut namanya. Menurutnya, dari delapan kelompok tani di desanya yang mengajukan, hanya satu yang berhasil menerima bantuan.

“Administrasi sudah lengkap, SPJ sudah jadi, tapi barang tidak ada. Warga pasti malas mengurus lagi kalau polanya seperti ini,” kata Kades itu.

​Visi-Misi WS-Hadir Dipertaruhkan

​Program pupuk gratis merupakan salah satu janji politik unggulan dalam visi-misi WS-Hadir untuk memajukan sektor pertanian di Mamasa.

Namun, kendala teknis dan birokrasi di tingkat dinas ini dinilai dapat menjadi bumerang bagi citra kepemimpinan daerah jika tidak segera dievaluasi.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa belum memberikan klarifikasi resmi terkait kendala distribusi pupuk dan dugaan permintaan SPJ atas bantuan yang belum tersalurkan tersebut.(*)

  • Penulis: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sidak Dapur MBG Aralle, Satgas Mamasa Pastikan Kualitas Menu Sesuai Standar

    Sidak Dapur MBG Aralle, Satgas Mamasa Pastikan Kualitas Menu Sesuai Standar

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten Mamasa melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Aralle. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas laporan masyarakat terkait kualitas menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mamasa selaku Ketua Satgas Kabupaten, H. Sudirman, dengan melibatkan unsur […]

  • Pemkab Maros Alokasikan Rp5 Miliar untuk 100 Titik Lampu Jalan Tenaga Surya 2026

    Pemkab Maros Alokasikan Rp5 Miliar untuk 100 Titik Lampu Jalan Tenaga Surya 2026

    • 0Komentar

    MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros memperkuat infrastruktur di wilayah pedesaan dengan merencanakan pemasangan 100 titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) pada tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan akses penerangan hingga ke pelosok daerah. Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pemkab Maros telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan […]

  • Realisasi Anggaran PORDI Mamase Cup 2026 Disorot, Disinyalir Gunakan ABPD

    Realisasi Anggaran PORDI Mamase Cup 2026 Disorot, Disinyalir Gunakan ABPD

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten (PORDI Mamase Cup II) Tahun Anggaran 2026 disorot. Sorotan tajam tertuju pada efektivitas penggunaan anggaran yang diduga bersumber dari tubuh APBD Kabupaten Mamasa. Kegiatan yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga ini disinyalir menggunakan skema Pembayaran Tambahan […]

  • Pudarnya Kearifan Lokal

    Pudarnya Kearifan Lokal

    • 0Komentar

    25 September 2026 Oleh: Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers Sulbarupdate.id – Sejak kecil duduk di bangku Sekolah Rakyat sampai menjadi mahasiswa, saya percaya bahwa tradisi lokal dari masing-masing suku bangsa Indonesia memiliki budaya luhur yang mengajarkan manusia untuk hidup bermartabat, sebagai modal sosial dan pilar budaya untuk membangun bangsa dan negara yang berkeadaban. Indonesia bukanlah […]

  • Daftar 52 SPPG di Sulbar Dihentikan Sementara oleh BGN Nasional Mulai Besok

    Daftar 52 SPPG di Sulbar Dihentikan Sementara oleh BGN Nasional Mulai Besok

    • 0Komentar

    Sulbarupdate – Mamuju – Sebanyak 52 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Sulawesi Barat dijadwalkan mengalami penangguhan sementara (suspend) mulai Kamis, 2 April 2026. Kebijakan tersebut merupakan langkah dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk penertiban terhadap fasilitas yang belum memenuhi standar. Kepala Regional BGN Sulbar, Firazh, saat ditemui di Gedung DPRD Sulbar Rabu […]

  • Pelapor Pertanyakan Peran Kades Pada Program Agroforestri Desa Bombong Lambe

    Pelapor Pertanyakan Peran Kades Pada Program Agroforestri Desa Bombong Lambe

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id — Pelapor kasus dugaan tindak pidana korupsi pada program penanaman penghijauan agroforestri di Desa Bombong Lambe merespons tanggapan Kepala Desa (Kades) setempat. Pelapor mempertanyakan kapasitas Kades dalam memberikan pernyataan terkait teknis pengelolaan kegiatan yang seharusnya berada di bawah wewenang kelompok tani. ​Pelapor menilai, tanggapan yang disampaikan oleh Kades justru memunculkan indikasi adanya keterlibatan […]

expand_less