Pengangguran Turun, Kemiskinan Masih 10,27 Persen, Rahim Minta Data Dibuka
- account_circle sulbarupdate
- calendar_month Sen, 1 Jun 2026
- visibility 297
- comment 0 komentar
Mamuju – Sulbarupdate.id – Klaim penurunan angka pengangguran di Sulawesi Barat mendapat sorotan dari Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Rahim. Menurutnya, meski data yang dirilis bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah perlu membuka secara transparan sektor dan lapangan kerja yang menjadi penyebab turunnya angka pengangguran tersebut, Mamuju 1 juni 3026.
Rahim mengatakan, jika benar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka secara signifikan, maka capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan dinilai masih menunjukkan realitas yang berbeda.
“Kalau memang Pemprov Sulbar berhasil menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar di daerah ini, tentu kita harus mengapresiasi. Tetapi di sisi lain, fakta yang kita lihat setiap hari justru masih banyak masyarakat yang meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di Morowali, Kalimantan Timur, Malaysia hingga Arab Saudi,” ujarnya.
Menurut Rahim, fenomena merantau untuk mencari pekerjaan masih menjadi pilihan bagi banyak warga Sulbar karena terbatasnya peluang kerja di daerah sendiri. Bahkan setiap tahun ribuan lulusan perguruan tinggi dari dalam maupun luar Sulbar masuk dalam kategori pencari kerja baru.
Karena itu, Rahim memastikan Komisi IV DPRD Sulbar akan mengundang Dinas Tenaga Kerja dan BPS untuk memaparkan secara rinci data penurunan pengangguran tersebut, termasuk metode pengambilan data dan proses validasinya.
“Kita tidak membantah data BPS. Namun penting dilakukan uji dan validasi sehingga masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya. Yang perlu dijelaskan adalah lapangan kerjanya ada di mana, berapa banyak tenaga kerja yang terserap, dan jenis pekerjaannya apa,” katanya.
Ia mengaku tidak ingin masyarakat menilai DPRD menutup-nutupi informasi mengenai peluang kerja yang disebut telah berhasil diciptakan pemerintah daerah.
Rahim juga menilai bahwa apabila penurunan angka pengangguran terjadi secara signifikan, maka semestinya berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat yang hingga saat ini masih berada di angka 10,27 persen.
“Data penurunan pengangguran yang signifikan tersebut mestinya berpengaruh terhadap data kemiskinan Sulbar yang sampai saat ini masih berada di angka 10,27 persen. Karena itu perlu ada penjelasan yang komprehensif agar masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rahim menegaskan bahwa data tersebut nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan arah pembangunan daerah ke depan.
“Data penurunan angka pengangguran itu akan menjadi baseline dalam menyusun strategi perencanaan pembangunan yang lebih strategis dan berkelanjutan untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Barat,” tambahnya.
Rahim turut menyinggung proyek pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai anggaran sekitar Rp240 miliar. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulbar beberapa waktu lalu, tenaga kerja yang terlibat dalam proyek tersebut sebagian besar didatangkan dari luar Sulawesi Barat.
“Dari informasi yang kami terima, sekitar 750 tenaga kerja berasal dari luar daerah, sementara tenaga kerja lokal yang diakomodasi hanya sekitar 170 orang. Ini menjadi catatan penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal,” tuturnya
Lanjut politisi asal polman tersebut, Meskipun demikian, saya bisa memahami ketika Gubernur menerima penghargaan tersebut dari Mendagri. Tentu, tidak perlu ditolak.
Paling tidak harus menjadi pelecut atau trigger bagi Pemprov. Sulbar untuk lebih serius dan melipatgandakan kemampuan inovasi, inisiantif networking untuk menghadirkan iklim usaha dan investasi yang mampu mengakomodir manpower (tenaga kerja) sebanyak mungkin.
Maksimalkan Energy APBD melalui OPD untuk mengintervensi langsung program strategis dan berkelanjutan untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, Pemprov. Sulbar bisa membuktikan bahwa memang kita layak mendapat apresiasi Pemerintah Pusat. Bahkan tanpa Mendagri pun, rakyat sendiri yang akan memberi penghormatan kepada Pemerintah Sulbar
Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja lokal guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Barat secara nyata.
- Penulis: sulbarupdate
