Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Mamasa » Blangko E-KTP Habis, Warga Keluhkan Pelayanan Disdukcapil Mamasa

Blangko E-KTP Habis, Warga Keluhkan Pelayanan Disdukcapil Mamasa

  • account_circle Whelson
  • calendar_month Kam, 24 Sep 2026
  • visibility 305
  • comment 0 komentar

MAMASA, Sulbarupdate.id — Ketersediaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengalami kekosongan.

Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat yang telah datang ke kantor Disdukcapil untuk mengurus administrasi kependudukan.

Salah satunya Urbanus, warga Kecamatan Balla, yang mengaku kecewa setelah menempuh perjalanan dari wilayahnya untuk mengurus perubahan status kependudukan pada KTP miliknya.

Namun, proses tersebut belum dapat diselesaikan karena blangko KTP-el di Disdukcapil Mamasa sedang tidak tersedia.

“Menurut operatornya, blangko KTP habis. Katanya belum didistribusikan dari provinsi. Saya tanya sampai kapan, tapi dia bilang belum bisa dipastikan,” ujar Urbanus, Kamis (24/9/2026).

Urbanus berharap persoalan ketersediaan blangko dapat segera ditangani, mengingat masyarakat harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk datang ke kantor pelayanan administrasi kependudukan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdukcapil Kabupaten Mamasa, Lintje Arruan, membenarkan adanya kekosongan blangko tersebut.

“Betul, Pak. Blangko kosong karena biasanya provinsi yang jemput ke Jakarta dan didrop ke kabupaten,” kata Lintje melalui pesan WhatsApp.

Menurut Lintje, keterbatasan blangko berkaitan dengan jumlah distribusi dari pemerintah pusat yang belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan di daerah.

Ia menyebut kuota blangko yang dikirim pemerintah pusat secara nasional sekitar 1,5 juta keping, sementara kebutuhan pelayanan di Kabupaten Mamasa mencapai sekitar 100 hingga 200 keping setiap hari.

“Kuota blangko yang dikirim pihak pemerintah pusat hanya sekitar 1.500.000 keping. Sedangkan kebutuhan blangko di Mamasa mencapai 100 sampai 200 keping per hari,” jelasnya.

Lintje menambahkan, Disdukcapil Mamasa terkadang mengambil inisiatif untuk menjemput langsung blangko ke Jakarta guna memenuhi kebutuhan pelayanan.

Namun, langkah tersebut saat ini terkendala keterbatasan anggaran.

Kondisi kekosongan blangko ini membuat sebagian masyarakat yang membutuhkan pencetakan atau perubahan data KTP-el harus menunggu hingga pasokan blangko kembali tersedia.

Disdukcapil Mamasa menyatakan persoalan tersebut berkaitan dengan proses distribusi blangko dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi ke kabupaten.(*)

  • Penulis: Whelson
  • Editor: Hamsah

Rekomendasi Untuk Anda

  • Elegansi Adat dalam Langkah Pembangunan, 24 Tahun Mamasa Menenun Asa

    Elegansi Adat dalam Langkah Pembangunan, 24 Tahun Mamasa Menenun Asa

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Deru angin pegunungan yang sejuk memeluk Bumi Kondosapata terasa berbeda pada Rabu (11/03/2026). Di ruang paripurna Kantor DPRD Kabupaten Mamasa, suasana formal yang biasanya kaku bertransformasi menjadi panggung penghormatan terhadap akar budaya. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24, Kabupaten Mamasa memilih cara yang bersahaja namun sarat makna yakni merayakan usia […]

  • SMM Desak Polres Mamasa Periksa Eks Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Mamasa

    SMM Desak Polres Mamasa Periksa Eks Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Mamasa

    • 0Komentar

    MAMASA, SULBARUPDATE.ID- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap dugaan skandal dalam realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG), Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), serta Tunjangan Khusus Guru (TKG) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2024. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2024, terungkap bahwa realisasi belanja TPG, PNSD, dan TKG tersebut tidak sesuai ketentuan dan […]

  • Polda Sulbar Segera Tetapkan Tersangka Kasus Penipuan Lahan yang Seret Dua Mantan Wabup

    Polda Sulbar Segera Tetapkan Tersangka Kasus Penipuan Lahan yang Seret Dua Mantan Wabup

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Penyidikan kasus dugaan penipuan jual beli lahan yang melibatkan sejumlah mantan pejabat daerah di Sulawesi Barat kini memasuki babak baru. Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat jadwalkan penetapan tersangka pada pertengahan Januari 2026 mendatang. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulbar, Kombes Pol Agus Nugraha, mengonfirmasi bahwa saat ini proses penyidikan masih berjalan […]

  • Sinergi Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan, Reviu LKPD 2025 Sulbar Masuki Tahap Final   

    Sinergi Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan, Reviu LKPD 2025 Sulbar Masuki Tahap Final  

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, bersama Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD), Muhammad, serta staf teknis menghadiri kegiatan finalisasi laporan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 bersama Tim Reviu Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut […]

  • Ada Dugaan Penyelundupan Pupuk Subsidi di Mamasa, PMII Sulbar Desak Aparat Turun Tangan

    Ada Dugaan Penyelundupan Pupuk Subsidi di Mamasa, PMII Sulbar Desak Aparat Turun Tangan

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id — Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Barat, desak aparat penegak hukum untuk mengevaluasi serta mengusut tuntas pengelolaan distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Mamasa. ​Desakan itu muncul menyusul adanya informasi yang beredar bahwa pupuk subsidi di Kabupaten Mamasa diduga diselundupkan ke Kabupaten Mamuju Tengah (Meteng). Menyikapi hal itu, Ketua Bidang […]

  • Sinergi Muda Mamasa Dorong Pengelolaan APBD 2026 Transparan dan Pro Rakyat

    Sinergi Muda Mamasa Dorong Pengelolaan APBD 2026 Transparan dan Pro Rakyat

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id — Ketua Harian Sinergi Muda Mamasa (SMM), Ryan Mewa’, mendorong Pemerintah Kabupaten Mamasa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Ryan, APBD merupakan instrumen penting pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program yang secara langsung maupun […]

expand_less