Sinergi Muda Mamasa Dorong Pengelolaan APBD 2026 Transparan dan Pro Rakyat
- account_circle Hamsah
- calendar_month Rab, 9 Sep 2026
- visibility 247
- comment 0 komentar
Ketua harian Sinergi Muda Mamasa (SMM) Ryan Mewa'. Dok. Istimewa
MAMASA, Sulbarupdate.id — Ketua Harian Sinergi Muda Mamasa (SMM), Ryan Mewa’, mendorong Pemerintah Kabupaten Mamasa agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut Ryan, APBD merupakan instrumen penting pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, Ryan Mewa’ menilai pengelolaan anggaran daerah tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus memastikan setiap program yang dibiayai APBD memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana APBD ini dikelola dengan benar, transparan, dan benar-benar digunakan untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Ryan, Rabu (9/9/2026).
Ryan mengatakan, transparansi anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui arah kebijakan anggaran, program yang dibiayai, besaran anggaran, hingga hasil pelaksanaan program tersebut.
“Transparansi bukan hanya soal menyampaikan angka-angka anggaran, tetapi bagaimana masyarakat dapat mengetahui program apa yang dikerjakan, berapa anggarannya, apa targetnya, dan sejauh mana hasilnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas ruang informasi dan komunikasi publik mengenai pelaksanaan APBD. Dengan keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dinilai dapat ikut memahami sekaligus mengawasi prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, Ryan mengajak masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan konstruktif.
Menurutnya, pengawasan publik tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk kritik, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Kami tentu mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang berpihak kepada masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, seluruh elemen masyarakat juga memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama menjadi kontrol sosial agar pemerintahan dapat berjalan secara baik, transparan dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ryan berharap hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka. Ia menilai dukungan masyarakat terhadap pembangunan akan lebih kuat apabila pemerintah mampu memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran dan capaian program.
“Harapan kami sederhana, mari kita kawal bersama APBD Mamasa. Pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, masyarakat memberikan dukungan sekaligus pengawasan. Kalau transparansi dan komunikasi berjalan dengan baik, tentu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin kuat,” tuturnya.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap APBD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, serta elemen sipil lainnya.
Menurut Ryan, keterlibatan berbagai pihak tersebut penting agar pelaksanaan APBD Kabupaten Mamasa TA 2026 dapat berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.(*)
- Penulis: Hamsah
- Editor: Tim Redaksi
