Validasi Data PBI-JK, Mamuju Tengah Target Bantuan Tepat Sasaran
- account_circle Ruly Syamsil
- calendar_month Kam, 12 Mar 2026
- visibility 372
- comment 0 komentar
MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan jaminan kesehatan tepat sasaran.
Hal ini ditandai dengan dibukanya Pelatihan Petugas Ground Check Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Pusat Tahap II, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Teknis BPS Kabupaten Mateng tersebut dihadiri langsung Kepala Dinas Sosial Mateng, Hj. Nirwanasari Aras.
Pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam memverifikasi lapangan data penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat.
Fokus utama dari kegiatan ini adalah menindaklanjuti temuan data kepesertaan. Berdasarkan laporan terbaru, tercatat sebanyak 5.824 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Mateng berstatus nonaktif dalam kepesertaan PBI-JK BPJS Pusat.
”Verifikasi lapangan ini menjadi dasar penting untuk memastikan status dan kondisi riil para penerima manfaat, sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Nirwanasari.
Dalam pelaksanaannya, proses ground check tidak hanya melibatkan petugas dari BPS, tetapi juga berkolaborasi dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI.
Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang sesuai dengan identitas kependudukan terbaru, terverifikasi melalui pengecekan langsung di rumah tangga dan memprioritaskan masyarakat miskin dan tidak mampu.
Harapan Kualitas Data Sosial
Melalui pelatihan ini, para petugas diharapkan memiliki kesamaan persepsi dalam melakukan pendataan di lapangan.
Akurasi data ini nantinya tidak hanya berguna bagi program BPJS, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas data kesejahteraan sosial secara umum di Bumi Manakarra tersebut.
Dengan adanya pembaruan data yang kredibel, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah optimis kendala administratif yang menyebabkan ribuan kepesertaan nonaktif dapat segera teratasi, sehingga akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu tetap terjamin.(*)
- Penulis: Ruly Syamsil
- Editor: Ancha
