Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » ARB Kembali Sorot Dugaan Suap Menyuap Soal Dapur MBG dan Desak Percepatan Suspend SPPG

ARB Kembali Sorot Dugaan Suap Menyuap Soal Dapur MBG dan Desak Percepatan Suspend SPPG

  • account_circle sulbarupdate
  • calendar_month Sen, 6 Apr 2026
  • visibility 1.669
  • comment 0 komentar

Sulbarupdate.id – Aliansi Rakyat Bersatu dijadwalkan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada 8 April 2026.

Aksi ini merupakan bentuk lanjutan dari tuntutan mereka terhadap berbagai persoalan dalam program dapur MBG atau SPPG di wilayah Sulbar.

Juru Bicara Aliansi Rakyat Bersatu, Galang, kepada media ini senin 6/4/2026, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak Koordinator Regional BGN Sulawesi Barat untuk segera mempercepat proses suspend tahap II.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih, mengingat sebelumnya sebanyak 52 SPPG telah lebih dulu disuspend.

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan tidak adil. Kami melihat ada potensi ketimpangan dalam proses penindakan terhadap SPPG yang bermasalah,” ujar Galang.

Lanjut Galang kepada media ini, “Dimamuju tengah ada berbarapa dapur tidak memiliki IPAL namun hanya 1 yang di suspend, sementara di pasangkayu tidak ada yang di suspend sementara diduga banyak SPPG yang tidak memiliki IPAL Sesuai Standar dan SLHS”.

Selain itu, Aliansi Rakyat Bersatu juga menyoroti adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) atau suap menyuap yang melibatkan oknum anggota DPRD Sulbar.

Dugaan tersebut menurut Galang berkaitan dengan upaya memuluskan proses verifikasi Percepatan Operasi dapur MBG melalui portal administrasi resmi agar prosesnya bisa lebih cepat pada umumnya.

Galang mengungkapkan, praktik tersebut diduga terjadi di salah satu kabupaten di Sulawesi Barat. Ia menilai, jika dugaan tersebut benar terjadi, hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mencederai integritas lembaga legislatif dan harus ada sanksi tegas berupa pemecatan dari Badan Kehormatan Dewan dan partai politik yang bersangkutan.

“Anggota DPRD Sulbar yang terlibat suap menyuap terkait dapur MBG harus di pecat” Tegas Galang di akun media sosialnya.

Namun Galang dan kawan – kawan masih enggan untuk membocorkan identitas pelaku namun ia mentaksir dugaan suap tersebut mencapai puluhan juta. Dan masih Mengumpulkan Bukti Bukti Hingga saat ini.

Aliansi Rakyat Bersatu menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan transparansi dari pihak-pihak terkait, termasuk DPRD Sulbar dan BGN sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam program tersebut.

Aksi yang direncanakan pada 8 April mendatang diperkirakan akan diikuti oleh sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk tekanan publik terhadap pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret.

  • Penulis: sulbarupdate

Rekomendasi Untuk Anda

  • HPN 2026, SDK: Pers Sehat, Pembangunan dan Demokrasi Juga Sehat

    HPN 2026, SDK: Pers Sehat, Pembangunan dan Demokrasi Juga Sehat

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menegaskan bahwa kemajuan sebuah daerah tidak dapat dipisahkan dari peran media. Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, ia menyebut pers yang sehat adalah barometer dari sehatnya pembangunan dan demokrasi di sebuah bangsa. ​Pernyataan tersebut disampaikan Suhardi usai membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja […]

  • Dongkrak Ekonomi Lokal, Pemkab Mamasa Launching Wisata Air Terjun Sarambu Liawan

    Dongkrak Ekonomi Lokal, Pemkab Mamasa Launching Wisata Air Terjun Sarambu Liawan

    • 1Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Kebudayaan resmi membuka objek wisata alam Air Terjun Sarambu Liawan di Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, pada Jumat (8/5/2026). Peresmian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan pariwisata sekaligus penggerak roda ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan peluncuran tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, didampingi Ketua […]

  • Proses Tender RSUD Mamuju Tengah Masuki Babak Baru, Target Pengerjaan Akhir Mei

    Proses Tender RSUD Mamuju Tengah Masuki Babak Baru, Target Pengerjaan Akhir Mei

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Proses tender pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju Tengah melalui program Public Health Center (PHTC) Kementerian Kesehatan kini memasuki babak baru. Tahapan penjelasan lapangan atau aanwijzing resmi digelar di Aula RSUD Mamuju Tengah, Benteng KTM Tobadak, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Kelompok Pemilihan (Pokmil) Pengadaan Kemenkes guna menyelaraskan persepsi […]

  • Pemprov Sulbar Finalkan Juknis BKK Desa 2026, Tambahan Penghasilan Aparatur Desa Disiapkan

    Pemprov Sulbar Finalkan Juknis BKK Desa 2026, Tambahan Penghasilan Aparatur Desa Disiapkan

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Dinas Sosial P3A dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar rapat pembahasan Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahun Anggaran 2026. Rapat ini membahas tambahan penghasilan bagi kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasi desa guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa di […]

  • Hati-Hati! Oknum Penipu Catut Nama Kapolresta Mamuju, Modus Minta Bantuan

    Hati-Hati! Oknum Penipu Catut Nama Kapolresta Mamuju, Modus Minta Bantuan

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Sebuah taktik penipuan yang kian meresahkan dengan mencatut identitas figur pejabat kepolisian di Mamuju, Sulawesi Barat, kembali terulang. Kali ini, aksi kejahatan siber tersebut menyasar nama dan foto profil Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ardi Sutriono, sebagai alat untuk memuluskan tindak pidana. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah menghubungi beberapa kepala desa melalui […]

  • Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Tak Teken Keppres PAW Ombudsman RI

    Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Tak Teken Keppres PAW Ombudsman RI

    • 0Komentar

    JAKARTA, Sulbarupdate.id – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Republik Indonesia tidak menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masa jabatan 2026–2031. Koalisi menilai, proses pengusulan calon PAW Ombudsman RI di DPR masih menyisakan persoalan yang perlu dibuka secara transparan dan dipastikan sesuai dengan ketentuan hukum. Desakan tersebut disampaikan […]

expand_less