Pengetatan Regulasi Sawit di Sulawesi Barat, Ini Kata Wagub Salim
- account_circle Ancha
- calendar_month Jum, 12 Des 2025
- visibility 389
- comment 0 komentar
Oplus_131072
Mamuju, Sulbarupdate.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) secara tegas menyatakan bahwa setiap inisiatif pengembangan perkebunan kelapa sawit dan rencana pembebasan lahan di masa mendatang wajib melalui kajian yang matang dan komprehensif.
Keselamatan dan perlindungan terhadap masyarakat ditempatkan sebagai prinsip fundamental dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Sebagaimana diutarakan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, dalam program “Wagub Menyapa” bersama RRI Mamuju beberapa waktu lalu.
Perizinan hanya akan dikeluarkan apabila kegiatan yang diusulkan dipastikan tidak memicu potensi bencana alam.
Beliau mencontohkan berbagai wilayah yang telah mengalami banjir besar sebagai konsekuensi dari deforestasi.
Secara spesifik, disoroti insiden banjir di Topoyo yang diduga memiliki korelasi dengan kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit.
Menurut Salim S Mengga, Pemerintah Provinsi, akan melaksanakan peninjauan ketat terhadap seluruh aspek sebelum memberikan persetujuan izin.
- Penulis: Ancha
- Sumber: Humas Pemprov Sulbar
