Breaking News
light_mode
Beranda » Daerah » Pemekaran Provinsi Luwu Kembali Menggema

Pemekaran Provinsi Luwu Kembali Menggema

  • account_circle Sulbarupdate.id
  • calendar_month Sab, 17 Jan 2026
  • visibility 340
  • comment 0 komentar

Makassar – Sulbarupdate.id Wacana pemekaran Provinsi Luwu kembali menguat dan menggema di berbagai penjuru Sulawesi hingga ke Jakarta. Aspirasi yang telah lama diperjuangkan masyarakat Tana Luwu itu kini kembali menjadi perbincangan serius di ruang publik, baik di tingkat lokal maupun nasional, Makassar 17 Januari 2026.

Gelombang dukungan terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan.

Mereka menilai pemekaran Provinsi Luwu bukan sekadar ambisi administratif, melainkan kebutuhan historis, kultural, dan strategis demi pemerataan pembangunan serta penguatan identitas Tana Luwu.

Di tengah menguatnya kembali isu tersebut, Datu Luwu ke-40, H. Andi Maradang Mackulau, S.H akhirnya angkat bicara.

Tokoh adat tertinggi di Tana Luwu itu menegaskan bahwa persatuan dan kebersamaan masyarakat Luwu tidak akan mencapai tujuan yang hakiki tanpa berdirinya Provinsi Luwu.

“Segala bentuk persatuan dan kebersamaan di tanah Luwu tidak akan mencapai tujuannya yang hakiki jika wilayah ini belum berdiri sebagai provinsi sendiri,” tegas Datu Luwu.

Ia bahkan menyampaikan pernyataan yang cukup keras dan reflektif terhadap kondisi saat ini. Menurutnya, persatuan tanpa tujuan politik yang jelas hanya akan berujung stagnasi.

“Persatuan itu tidak ada gunanya kalau Tana Luwu ini tidak jadi provinsi. Makanya saya imbau Wija To Luwu untuk menjadikan Tana Luwu ini menjadi provinsi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perjuangan pemekaran Provinsi Luwu bukan hanya aspirasi elit politik, melainkan telah menjadi sikap resmi lembaga adat Luwu. Banyak pihak menilai dukungan Datu Luwu dapat menjadi energi baru dalam mendorong pemerintah pusat agar kembali membuka ruang pembahasan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Sejumlah pengamat menilai, jika konsolidasi politik dan sosial masyarakat Tana Luwu dilakukan secara masif dan terarah, pemekaran Provinsi Luwu bukanlah sesuatu yang mustahil. Terlebih, secara historis dan wilayah, Tana Luwu memiliki akar pemerintahan dan kebudayaan yang kuat sejak sebelum Indonesia merdeka.

Kini, bola perjuangan kembali berada di tangan Wija To Luwu. Apakah gema pemekaran ini akan berakhir sebagai wacana, atau justru menjadi babak baru menuju lahirnya Provinsi Luwu, waktu dan konsistensi perjuangan yang akan menjawabnya.

  • Penulis: Sulbarupdate.id
  • Editor: Am*

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pembiayaan ‘Bulan Mamase’ Dipertanyakan, Kades dan Gaji ASN Mamasa ‘Disunat’ Lewat Kesepakatan Lintas Sektor

    Pembiayaan ‘Bulan Mamase’ Dipertanyakan, Kades dan Gaji ASN Mamasa ‘Disunat’ Lewat Kesepakatan Lintas Sektor

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pelaksanaan rangkaian kegiatan “Bulan Mamase” tahun 2026 kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dokumen kesepakatan rapat lintas sektor Kecamatan Mamasa tertanggal 27 Maret 2026. Dalam surat kesepakatan itu memuat rincian penarikan dana wajib dari Kepala Desa, Lurah, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membiayai agenda tersebut. ​Langkah ini dinilai membebani aparatur tingkat […]

  • Oknum Polisi di Polres Mateng Diduga Aniaya Warga Pasangkayu Gegara Mobil

    Oknum Polisi di Polres Mateng Diduga Aniaya Warga Pasangkayu Gegara Mobil

    • 0Komentar

    PASANGKAYU, Sulbarupdate.id – Seorang warga Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, menjadi korban dugaan penganiayaan oleh oknum anggota kepolisian. Terduga pelaku berinisial F, yang diketahui bertugas di Polres Mamuju Tengah (Mateng), diduga melakukan aksi kekerasan tersebut pada Senin (19/1/2026) sore. Kronologi Kejadian Peristiwa bermula sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah lapangan di Desa […]

  • Dinas PUPR Sulbar Bersama LPPM Unhas Bahas Dokumen RISPAM 2025

    Dinas PUPR Sulbar Bersama LPPM Unhas Bahas Dokumen RISPAM 2025

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Penilaian Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, pada Kamis 29 Januari 2026, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju. Kegiatan ini dilaksanakan kerja sama dengan LPPM Universitas Hasanuddin (Unhas), dan menjadi bagian penting dalam […]

  • Wagub Salim Ajak Seluruh Unsur Perkuat Sinergi Demi Ketertiban dan Keamanan Selama Nataru

    Wagub Salim Ajak Seluruh Unsur Perkuat Sinergi Demi Ketertiban dan Keamanan Selama Nataru

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Wakil Gubernur Sulbar Salim. S Mengga mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (1/12/2025). Rakor ini membahas strategi mitigasi serta penanganan terpadu menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Pasangan Gubernur Suhardi Duka ini menekankan, dalam momentum Nataru […]

  • Istri Bupati Enrekang Resmi Pimpin PSI, Target Kemenangan Total di Bumi Massenrempulu

    Istri Bupati Enrekang Resmi Pimpin PSI, Target Kemenangan Total di Bumi Massenrempulu

    • 0Komentar

    MAKASSAR, Sulbarupdate.id – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulawesi Selatan beserta pengurus dari 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota se-Sulsel. Acara pelantikan yang berlangsung khidmat ini menandai babak baru pergerakan partai berlogo bunga mawar tersebut di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satu sosok yang mencuri perhatian […]

  • Rekonsiliasi Keuangan SKPD Sulbar: BPKAD Kawal Akuntabilitas

    Rekonsiliasi Keuangan SKPD Sulbar: BPKAD Kawal Akuntabilitas

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025 lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan akan berlangsung selama 5 hari, mulai 19 hingga 23 Januari 2026, bertempat di ruang […]

expand_less