Rekonsiliasi Keuangan SKPD Sulbar: BPKAD Kawal Akuntabilitas
- account_circle Amr
- calendar_month Selasa, 20 Jan 2026
- visibility 125
- comment 0 komentar
Mamuju, Sulbarupdate.id – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2025 lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (19/1/2026). Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan akan berlangsung selama 5 hari, mulai 19 hingga 23 Januari 2026, bertempat di ruang rapat Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah BPKAD Sulbar.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas.
Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada jurnal persediaan perangkat daerah melalui aplikasi SIPD, didampingi oleh Kasubbid Akuntansi BMD Sri Rezki Gani bersama seluruh staf teknis bidang akuntansi.
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Daerah, Muhammad, menegaskan pentingnya rekonsiliasi ini.
“Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD adalah tahapan krusial untuk memastikan data keuangan yang disajikan benar-benar valid dan konsisten. Dengan proses ini, kita ingin menjamin bahwa laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai standar akuntansi pemerintahan,” kata Muhammad.
Secara terpisah, Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menekankan rekonsiliasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
“Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, laporan keuangan Sulbar diharapkan semakin berkualitas dan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat,” ucapnya.
Pelaksanaan rekonsiliasi ini diharapkan mampu memperkuat integritas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (*)
- Penulis: Amr
- Sumber: Humas Pemprov Sulbar
