Breaking News
light_mode
Beranda » Berita Polisi » Hari Bhayangkara ke 80, Aliansi OKP dan Organda Mamuju Geruduk Polda Sulbar, Ini Tuntutannya!

Hari Bhayangkara ke 80, Aliansi OKP dan Organda Mamuju Geruduk Polda Sulbar, Ini Tuntutannya!

  • account_circle Juita
  • calendar_month Rab, 1 Jul 2026
  • visibility 310
  • comment 0 komentar

MAMUJU, Sulbarupdate.id – Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP), mahasiswa, dan Organisasi Daerah (Organda) Kabupaten Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Sulawesi Barat dalam rangka momentum Hari Bhayangkara. Aksi tersebut menjadi bentuk evaluasi terhadap kinerja Kepolisian di wilayah Sulawesi Barat. Rabu (1/7/2026).

Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pencopotan Kapolresta Mamuju yang dinilai bersikap anti demokrasi dan anti terhadap gerakan aktivis, mencopot Karo SDM Polda Sulbar yang diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses penerimaan Akademi Kepolisian (Akpol), serta menghentikan segala bentuk pembungkaman terhadap aktivis.

Koordinator lapangan aksi, Ikra Wardana, menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah bentuk kebencian terhadap institusi Polri, melainkan sebagai wujud kepedulian agar institusi tetap berdiri di atas prinsip keadilan, profesionalisme, dan integritas.

“Aksi ini adalah bentuk kepedulian dan kecintaan kami terhadap institusi Polri. Jangan biarkan orang-orang yang diberi amanah di dalam institusi ini menyalahgunakan kewenangannya. Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum untuk berbenah dan melakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Ikra dalam orasinya.

Namun, massa aksi mengaku kecewa karena hingga aksi berakhir tidak ada perwakilan pimpinan, termasuk Kapolda Sulawesi Barat, yang menemui mereka untuk menerima aspirasi secara langsung.

Ikra menyampaikan bahwa kekecewaan tersebut muncul karena mereka berharap Hari Bhayangkara menjadi momentum membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat.

“Kami datang membawa aspirasi dengan cara yang terbuka dan damai. Sangat kami sayangkan Bapak Kapolda tidak berkenan menemui kami. Padahal, kami hanya ingin menyampaikan langsung berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Harapan kami sederhana, institusi Polri mau mendengar kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Ikra.

Massa menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan yang mereka suarakan hingga mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari pihak berwenang.(*)

  • Penulis: Juita
  • Editor: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Musrembang Kecamatan RKPD 2027, Pemkab Mamasa Fokus Pertanian dan Pariwisata

    Musrembang Kecamatan RKPD 2027, Pemkab Mamasa Fokus Pertanian dan Pariwisata

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pemerintah Kabupaten Mamasa secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 tingkat kecamatan. Acara ini dilaksanak di  ruang Bapperida, Kamis (19/2/2026). Dalam forum tersebut, Bupati Mamasa Welem Sambolangi menegaskan komitmennya untuk menjadikan sektor pertanian dan pariwisata sebagai motor penggerak utama ekonomi daerah. ​Meski dilaksanakan secara daring, Bupati berharap proses perencanaan ini […]

  • Dinas PUPR Sulbar Bersama LPPM Unhas Bahas Dokumen RISPAM 2025

    Dinas PUPR Sulbar Bersama LPPM Unhas Bahas Dokumen RISPAM 2025

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Penilaian Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025, pada Kamis 29 Januari 2026, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju. Kegiatan ini dilaksanakan kerja sama dengan LPPM Universitas Hasanuddin (Unhas), dan menjadi bagian penting dalam […]

  • Perkuat Kolaborasi JKN, BPKPD Sulbar Hadiri Forum Evaluasi dan Terima Penghargaan

    Perkuat Kolaborasi JKN, BPKPD Sulbar Hadiri Forum Evaluasi dan Terima Penghargaan

    • 0Komentar

    Makassar – Sulbarupdate.id – Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Forum Evaluasi Implementasi Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX bersama jajaran pemerintah daerah. Kegiatan ini berlangsung Kamis 18 Desember 2025, bertempat di Ballroom Hotel […]

  • Senter-KIM Digelar di Mateng, Pengelola KIM Didorong Cerdas dan Produktif di Ruang Digital

    Senter-KIM Digelar di Mateng, Pengelola KIM Didorong Cerdas dan Produktif di Ruang Digital

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo) menggelar pelatihan Sekolah Internet Komunikasi Informasi Masyarakat (Senter-KIM) dengan tema “KIM Cerdas Digital Sulbar Aman dan Produktif.” Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Wisma Bahari Indah, Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Kamis (20/8/2026). Pelatihan dibuka langsung Kepala Dinas […]

  • Perayaan Nataru di Mamasa, Pemprov Sulbar Berbagi dengan Masyarakat

    Perayaan Nataru di Mamasa, Pemprov Sulbar Berbagi dengan Masyarakat

    • 0Komentar

    Mamasa, Sulbarupdate.id- Dalam rangka menyukseskan Perayaan Natal Nasional GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Pemerintah Daerah dan Masyarakat Mamasa Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat turut melakukan pemantauan kesiapan acara dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Plt. Karo Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, mendampingi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga […]

  • Kembali Beroperasi, Warga Soroti Aktivitas Galian C di Kambunong Mamuju Tengah 

    Kembali Beroperasi, Warga Soroti Aktivitas Galian C di Kambunong Mamuju Tengah 

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id — Aktivitas pertambangan galian C di Dusun Tobinta, Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, kembali berlangsung setelah sebelumnya sempat berhenti. Kembali beroperasinya kegiatan pengambilan material tersebut kini menjadi perhatian sejumlah warga. Mereka mempertanyakan keterbukaan terkait legalitas usaha, perizinan pertambangan, dokumen lingkungan, hingga sejauh mana masyarakat sekitar telah dilibatkan dalam […]

expand_less