Breaking News
light_mode
Beranda » Pemerintahan » Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terima Pengaduan Korban Kasus KDRT dan Penelantaran Anak

Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terima Pengaduan Korban Kasus KDRT dan Penelantaran Anak

  • account_circle Amr
  • calendar_month Rab, 21 Jan 2026
  • visibility 250
  • comment 0 komentar

Mamuju, Sulbarupdate.id – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Provinsi Sulawesi Barat melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menerima pengaduan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran anak, Selasa, 20 Januari 2026.

Pengaduan tersebut diterima langsung oleh Kepala UPTD PPA, Nurcahyani, didampingi Kepala Seksi Pengaduan, Hasnia. Korban datang untuk melaporkan dugaan tindak kekerasan yang dialami serta kondisi anak yang tidak mendapatkan hak pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak.

Mewakili Plt. Kepala Dinas Sosial P3A dan PMD Sulbar, Darmawati, Kepala UPTD PPA Nurcahyani, menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada korban, baik secara psikologis, hukum, maupun sosial. Upaya ini sebagai salah satu bentuk komitmen dalam mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”.

Ia menegaskan, setiap laporan yang masuk akan ditangani secara serius sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

“UPTD PPA hadir untuk memastikan korban, khususnya perempuan dan anak, mendapatkan perlindungan dan rasa aman. Setiap aduan yang masuk akan kami tindaklanjuti dengan cepat dan terukur,” ujar Nurcahyani.

Sementara itu, Kasi Pengaduan UPTD PPA Hasnia menjelaskan bahwa setelah menerima laporan, pihaknya akan melakukan asesmen awal untuk menentukan kebutuhan korban serta langkah penanganan selanjutnya, termasuk koordinasi dengan instansi terkait.

“Kami akan melakukan pendampingan sejak tahap pengaduan, asesmen, hingga proses lanjutan. Yang terpenting, keselamatan dan pemulihan korban menjadi prioritas utama,” jelas Hasnia.

Melalui UPTD PPA, Dinsos P3A dan PMD Sulbar terus berkomitmen memberikan layanan perlindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta mendorong masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. (*)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua IMI Mamasa Klarifikasi Istilah ‘Janda’ di Event JELATA: Itu Singkatan Jalur Andalan

    Ketua IMI Mamasa Klarifikasi Istilah ‘Janda’ di Event JELATA: Itu Singkatan Jalur Andalan

    • 1Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kabupaten Mamasa, Daniel Pumbu, resmi memberikan klarifikasi terkait polemik penamaan jalur dalam event Jelajah Wisata (JELATA) yang merupakan bagian dari rangkaian Bulan Mamase. Penamaan jalur yang menggunakan istilah “Janda Terjepit” tersebut sebelumnya sempat memicu kontroversi dan menuai kritik tajam di media sosial karena dinilai merendahkan kaum perempuan. […]

  • Hari Kebebasan Pers Sedunia, Kadis Kominfo Mamasa: Pers Bebas Demokrasi Sehat

    Hari Kebebasan Pers Sedunia, Kadis Kominfo Mamasa: Pers Bebas Demokrasi Sehat

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Pemerintah Kabupaten Mamasa memberikan penghormatan khusus kepada seluruh insan pers dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) yang jatuh pada Minggu, 3 Mei 2026. Momentum ini ditegaskan sebagai pengingat pentingnya peran jurnalisme independen dalam menjaga ekosistem demokrasi di daerah. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mamasa, Ernesto Randan, menyatakan bahwa […]

  • Pemda Mamasa Gaungkan Kearifan Lokal dalam Ranah Komunikasi Digital

    Pemda Mamasa Gaungkan Kearifan Lokal dalam Ranah Komunikasi Digital

    • 0Komentar

    Mamasa, Sulbarupdate.id – Pemerintah Kabupaten Mamasa, melalui inisiasi strategis Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian (Diskominfosandi), menyelenggarakan sebuah forum edukatif yang berfokus pada penguatan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) serta sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi & Pengaduan Online Rakyat (Lapor!). Kegiatan yang digelar di Villa Edelweiss, Desa Tondokbakaru, Kecamatan Mamasa, pada […]

  • Fraksi Mahasiswa Soroti Dugaan Korupsi Dinas PU Mamasa, 4 Proyek Jalan Jadi Bidikan

    Fraksi Mahasiswa Soroti Dugaan Korupsi Dinas PU Mamasa, 4 Proyek Jalan Jadi Bidikan

    • 0Komentar

    MAMASA, Sulbarupdate.id – Dugaan praktik korupsi dan penyimpangan anggaran di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mamasa memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa. Ketua Fraksi Mahasiswa, Alim Bahri, secara terbuka melayangkan kecaman terkait pengelolaan anggaran yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan daerah. ​Alim mengungkapkan bahwa berdasarkan investigasi pihaknya, ditemukan pola pengelolaan anggaran yang […]

  • SMSI Mateng Jadikan Pancasila Filter Mutakhir Hadapi Polarisasi Digital 2026

    SMSI Mateng Jadikan Pancasila Filter Mutakhir Hadapi Polarisasi Digital 2026

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, tegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan kerja jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya polarisasi di ruang publik. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua SMSI Mateng, Sandi Anugrah, dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang […]

  • Empat Nama Lolos Seleksi Administrasi Direksi PT Sulawesi Barat Malaqbi

    Empat Nama Lolos Seleksi Administrasi Direksi PT Sulawesi Barat Malaqbi

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi calon Anggota Direksi PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) tahun 2026, Rabu (14/1/2026). Pengumuman tersebut tertuang dalam surat resmi Nomor: 900.1.13.2/002/Pansel-BUMD/I/2026. Proses seleksi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan direksi di perusahaan daerah tersebut setelah masa jabatan sebelumnya berakhir. Dari hasil verifikasi […]

expand_less