Ahmad Ali: PSI Instruksikan Kader Bangun Dapur MBG di Setiap Daerah
- account_circle Amr
- calendar_month Sen, 2 Feb 2026
- visibility 456
- comment 0 komentar
MAKASSAR, SULBARUPDATE.ID — Dalam langkah yang dinilai tidak biasa bagi partai politik, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh struktur partainya untuk membangun minimal satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap provinsi di Indonesia — sebuah perintah organisasi yang jauh melampaui peran politik konvensional.
Instruksi ini disampaikan oleh Ahmad Ali, Ketua Harian DPP PSI, pada hari Sabtu, 31 Januari 2026, saat ia membacakan kesimpulan resmi Rakernas perdana PSI yang berlangsung di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam forum Rakernas yang dihadiri puluhan pengurus dari berbagai daerah, Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI tidak lagi sekadar menjadi partai pendukung pemerintahan di atas kertas. Ia menolak pendekatan normatif yang hanya lewat pernyataan dukungan politik dan menuntut kader PSI turun langsung mengelola program pemerintah di akar rumput.
“Mulai dari tingkat DPW sampai di paling bawahnya, kader PSI harus terlibat aktif dalam pengawasan dan gotong-royong membangun MBG — setidak-tidaknya satu dapur untuk satu provinsi,” ujar Ahmad Ali di depan peserta Rakernas.
Pernyataan ini mencuat di tengah diskusi internal tentang bagaimana partai bisa mendukung Program Makan Bergizi Gratis, yang saat ini menjadi fokus kebijakan publik. PSI menganggap langkah membangun dapur MBG sebagai bukti dukungan nyata, bukan sekadar retorika politik.
Ali bahkan menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar anjuran bersifat sukarela, melainkan kewajiban struktural bagi seluruh pengurus partai. Bagi PSI, keberhasilan program pemerintah hanya dapat dicapai jika partai politik terjun langsung ke lapangan dan ikut mengelola pelaksanaannya.
Hal ini dinilai oleh sejumlah pengamat sebagai pergeseran peran partai politik yang cukup tajam, di mana partai tidak hanya berfungsi sebagai aktor politik tetapi juga “operator sosial” program publik yang lazimnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga nonpartisan. Langkah PSI ini membuka pertanyaan tentang batasan peran politik di luar fungsi legislatif dan elektoral.
Lebih lanjut, Ahmad Ali menyatakan bahwa PSI tidak menutup kemungkinan satu provinsi memiliki lebih dari satu dapur MBG, apabila struktur partai di daerah memiliki kemampuan lebih untuk mengimplementasikannya.
Kebijakan tersebut direspons beragam oleh peserta Rakernas, namun AIli menegaskan komitmennya bahwa dukungan politik harus dibuktikan dengan aksi langsung yang bisa dirasakan masyarakat — bukan hanya melalui konferensi atau pidato politik belaka.
Rakernas PSI di Makassar itu sendiri digelar pada akhir Januari 2026, sebagai forum konsolidasi strategis partai menjelang agenda nasional yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan instruksi ini, PSI tampak berupaya memperluas peran partai politik ke ranah implementasi sosial langsung — sebuah strategi yang berpotensi mengubah persepsi publik terhadap fungsi partai dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia.(*)
- Penulis: Amr
