Relawan SPPG Lembang Mogok Kerja, Desak BGN Evaluasi Kepala Dapur
- account_circle Juita
- calendar_month Sel, 17 Nov 2026
- visibility 443
- comment 0 komentar

MAJENE, Sulbarupdate.id – Sejumlah relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lembang, Lingkungan Leppe, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menggelar aksi mogok kerja, Senin (16/11/2026).
Dalam aksi tersebut, para relawan mendesak pencopotan Kepala SPPG beserta evaluasi terhadap tenaga ahli gizi. Mereka juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SPPG Lembang.
Berdasarkan pantauan Sulbarupdate.id di lokasi, sekitar 20 relawan mengikuti aksi dengan membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan.
Salah satu tulisan yang terpampang berbunyi, “Satu komando ganti Kepala SPPG, kerja harus profesional, jangan bawa perasaan pribadi. Pemimpin harus adil, bukan pilih kasih.”
Koordinator lapangan (Korlap), Masita, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi dugaan perlakuan tidak adil terhadap relawan dalam penerapan aturan kedisiplinan di lingkungan kerja.
Ia mencontohkan pemberian surat peringatan kepada dirinya setelah satu kali kedapatan menggunakan telepon genggam saat bekerja.
Selain persoalan kedisiplinan, relawan turut mempersoalkan besaran insentif asisten lapangan yang disebut mencapai Rp200 ribu per hari.
Mereka meminta pihak terkait memeriksa dasar penetapan insentif tersebut karena dinilai tidak sebanding dengan insentif relawan lainnya.
Dalam audiensi, sejumlah relawan juga meminta evaluasi terhadap keberadaan asisten lapangan serta mempertanyakan dugaan hubungan pribadi antara yang bersangkutan dengan kepala SPPG. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
Kinerja tenaga ahli gizi juga menjadi salah satu poin keberatan. Relawan menilai tenaga ahli gizi tidak menjalankan tugas secara optimal karena disebut hanya datang untuk mengambil dokumentasi, kemudian meninggalkan lokasi.
Atas sejumlah persoalan tersebut, relawan meminta BGN turun tangan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata kelola SPPG Lembang.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala SPPG Lembang, Muhammad Sidik, mengatakan pihaknya akan mendengarkan dan membahas seluruh aspirasi yang disampaikan relawan.
Ia menyebutkan bahwa pengaturan jumlah relawan dan insentif telah melalui pertimbangan berdasarkan kebutuhan serta ketentuan anggaran operasional yang tersedia.
“Yang kami sampaikan sebelumnya sudah melalui pengkajian terkait penggajian dan operasional. Ada batasannya. Namun, dengan adanya aksi ini, kami akan membicarakannya kembali secara internal,” kata Muhammad Sidik.
Terkait perbedaan besaran insentif, ia menjelaskan bahwa chef atau juru masak dan asisten lapangan memiliki tanggung jawab serta beban kerja yang berbeda dibandingkan relawan lainnya.
Menurutnya, kedua posisi tersebut memiliki tanggung jawab yang berlangsung selama 24 jam sehingga besaran insentifnya tidak dapat disamakan dengan relawan lain.
Di sisi lain, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Majene, Imran, menegaskan bahwa pemberian surat peringatan kepada relawan semestinya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan mitra yayasan.
Ia juga memastikan tidak akan ada pemecatan relawan terkait aksi tersebut. Imran menyatakan akan meminta penjelasan kepada Kepala SPPG Lembang mengenai seluruh persoalan yang menjadi tuntutan para relawan.
“Saya sebagai Korwil SPPG akan mempertanyakan seluruh permasalahan dan tuntutan relawan kepada kepala SPPG,” ujarnya.(**)
- Penulis: Juita
- Editor: Ancha
