Polemik Lahan WKSM, Ini Langkah Pemda Mamuju Tengah!
- account_circle Ruly Syamsil
- calendar_month Sel, 17 Nov 2026
- visibility 133
- comment 0 komentar

Bupati Mamuju Tengah, Dr. Arsal Aras, saat di wawancarai awak media di Polres Mamuju Tengah, Selasa (17/11/2016). Foto/Ruly Syamail
MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Menyoal kepemilikan tanah saat ini menjadi ujian bagi kepastian hukum dan ketertiban masyarakat di kawasan lahan WKSM Tobadak, Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah (Mateng) Sulawesi Barat (Sulbar).
Konflik yang terus menjadi perbincangan publik itu mendorong Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk segera mengambil sikap tegas.
Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, memastikan pemerintah daerah tidak akan memberikan ruang bagi praktik pemaksaan, premanisme, maupun klaim kepemilikan sepihak yang berpotensi merugikan masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan Arsal setelah melakukan koordinasi dengan Kapolres Mamuju Tengah, AKBP Arie Prayitno, di ruang kerjanya, Selasa (7/11/2026).
Pertemuan itu secara khusus membahas sejumlah persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama yang berkaitan dengan konflik lahan di kawasan WKSM Tobadak.
“Pagi ini saya bersama Pak Kapolres berkoordinasi terkait sejumlah kejadian kamtibmas, khususnya di wilayah lahan WKSM di Tobadak,” ujar Arsal kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Di hadapan persoalan yang kian larut itu, Arsal menegaskan bahwa penanganan konflik harus dikembalikan pada koridor hukum.
Ia meminta kepolisian mengusut setiap peristiwa secara independen, profesional, dan tanpa membedakan pihak yang terlibat.
Menurutnya, pemerintah daerah siap mendukung proses penegakan hukum dengan menyerahkan dokumen serta data kepemilikan lahan yang dimiliki pemerintah.
Data tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan bagi aparat kepolisian dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki dasar hak atas lahan di kawasan WKSM.
“Siapa pun orangnya, tindak sesuai hukum. Yang bersalah harus diproses, sementara yang benar harus diberikan hak dan kewenangannya,” tegasnya.
Arsal juga menaruh perhatian terhadap kelompok tani yang selama ini mengaku kehilangan hak atas lahan garapan mereka.
Ia berharap proses penegakan hukum tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga dapat memulihkan hak masyarakat yang terbukti memiliki dasar kepemilikan.
Lebih jauh, Arsal menilai polemik yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk yang ramai diperbincangkan melalui media sosial, tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan ataupun pengaruh kelompok tertentu.
Ia menyebut terdapat dugaan praktik penguasaan lahan dan pemanenan hasil sawit secara paksa oleh pihak-pihak yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang jelas.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh terus berlangsung karena berpotensi memperbesar konflik horizontal.
“Di wilayah WKSM ini, kebanyakan terjadi siapa yang kuat, siapa yang punya preman, dia yang bisa mengklaim serta memanen lahan masyarakat maupun lahan perusahaan. Ini tidak boleh dibiarkan, harus ditindak secara hukum,” ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjut Arsal, telah memiliki data mengenai kelompok yang tercatat sebagai pemilik sah lahan sawit di kawasan tersebut.
Data itu disebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati yang ditetapkan tiga thun lalu atau pada tahun 2023.
Atas dasar itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai klaim kepemilikan yang hanya disampaikan secara lisan, terlebih apabila tidak disertai dokumen atau bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Arsal bahkan secara khusus memperingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan nama dirinya maupun keluarganya untuk memperkuat klaim atas lahan tertentu.
“Kalau ada oknum siapa pun datang mengatasnamakan bahwa ini lahan miliknya, lahan pemberian orang tua saya, tetapi tidak mempunyai legalitas dan bukti kuat, tolong abaikan. Jangan coba-coba memakai nama saya atau keluarga,” tegasnya.
Penegakan Hukum Tanpa Kompromi
Dalam kesempatan itu, Arsal juga meminta Polres Mamuju Tengah mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang berulang kali diduga memicu keributan dan mengganggu stabilitas keamanan di kawasan WKSM.
Ia menilai tindakan hukum diperlukan untuk menghentikan pola penyelesaian sengketa melalui intimidasi maupun pemaksaan kehendak.
“Kapolres, mohon jangan segan-segan melakukan tindakan keras di sana. Selama ini yang melakukan secara paksa itu-itu saja orangnya,” kata Arsal di hadapan Kapolres AKBP Arie Prayitno.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap berlandaskan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah daerah, kata dia, tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penyelidikan maupun penindakan yang menjadi kewenangan kepolisian.
“Kami akan buka data valid. Siapa yang berhak dan memiliki dokumen kepemilikan yang jelas, itu yang dilindungi. Siapa yang melanggar, itu yang ditindak. Tidak ada kompromi,” tutur Arsal.
Putra Aras Tammauni itu menegaskan, pemerintah daerah dan kepolisian memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Mamuju Tengah.
Ia berharap koordinasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret, sehingga polemik lahan di WKSM tidak terus berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang merugikan masyarakat.
Baginya, penyelesaian persoalan tersebut tidak semata-mata tentang siapa yang menguasai lahan, melainkan bagaimana hak setiap pihak ditempatkan secara proporsional berdasarkan bukti dan kepastian hukum.(*)
- Penulis: Ruly Syamsil
- Editor: Ancha
