Sentil Kondisi Fisikal Daerah, Aktivis Mamasa Minta Pemda, “Kurangi Hura-hura”
- account_circle Ancha
- calendar_month Sel, 21 Apr 2026
- visibility 274
- comment 0 komentar
MAMASA, Sulbarupdate.id – Di tengah upaya pemerintah mengejar kemajuan, kritik tajam justru menghujam Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar).
Sejumlah aktivis menilai pemerintah daerah saat ini terlalu sibuk dengan kegiatan seremonial dan pesta yang dinilai hanya membuang-buang anggaran.
Kritik pedas ini mencuat dalam forum Dialog Mamase bertajuk “Habis Gelap Terbitlah Terang” yang digelar di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Mamasa, Senin (21/4/2026).
Zul, salah satu aktivis yang hadir menyoroti kontradiksi antara gaya hidup birokrasi dengan realita ekonomi masyarakat.
“Dengan kondisi fiskal daerah yang sedang tidak baik-baik saja, Pemda harus berani mengurangi kegiatan yang sifatnya hura-hura,” tegas Zul di hadapan para pejabat yang hadir.
Menurut Zul, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 seharusnya menjadi lampu kuning bagi Pemda untuk lebih selektif dalam mengambil kebijakan keuangan.
Ia khawatir, jika tata kelola anggaran yang boros terus dipelihara, masa depan Mamasa akan terancam.
“Kalau kita terus terjebak dalam paradigma boros, saya yakin Mamasa ke depan hanya akan tinggal nama,” tuturnya dengan nada getir.
Lebih lanjut Zul mengutarakan, Mamasa saat ini telah berada di tangan pemerintah yang tepat meski dalam kondisi yang tidak tepat.
Namun demikian, Aktivis asal Kecamatan Tandukalua itu meminta agar kondisi fisikal daerah saat ini menjadi tantangan untuk Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dalam menata kemajuan Kabupaten berjuluk Bumi Kondospata ini.
Kegiatan yang diinisiasi oleh panitia Bulan Mamase ini memang dirancang sebagai ruang terbuka.
Selain para aktivis dari berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP), hadir pula jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh pemuda.
Menanggapi kritikan tersebut, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia menegaskan bahwa dialog ini sengaja dibuka agar pemerintah tidak “anti-kritik”.
“Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian Bulan Mamase. Kami ingin mendengar langsung saran dan kritik dari masyarakat. Ini akan menjadi bahan evaluasi penting demi mewujudkan Mamasa yang mandiri dan sejahtera (Mamase),” pungkas Welem.
Kini, masyarakat menunggu apakah “jeritan” aktivis ini akan mengubah gaya kepemimpinan Pemda Mamasa menjadi lebih hemat atau sekadar menjadi angin lalu di meja dialog.(*)
- Penulis: Ancha
- Editor: Tim Redaksi
