IPMAPUS Sulbar Minta Kapolri Evaluasi Kapolresta Mamuju!
- account_circle Amr
- calendar_month Senin, 5 Jan 2026
- visibility 561
- comment 0 komentar
Ket. Gambar: Unjuk Rasa Aliansi IPMAPUS Sulbar dan Tenaga Honorer di Kantor Bupati Mamuju, Minggu 4 Januari 2026. (Dok. Istimewa)
MAMUJU, SULBARUPDATE.ID – Aliansi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Sulbar bersama Tenaga Honorer Nakes dan Guru di Mamuju menggelar aksi damai pada Minggu, 4 Januari 2026 di Kantor Bupati Mamuju.
Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan kekecewaan dan keributan. Pasalnya, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi belum menemui massa aksi hingga massa aksi memilih beristirahat dengan mendirikan tenda di sekitar Kantor Bupati Mamuju.
Eskalasi tensi aksi meningkat saat Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Mamuju dan Kepolisian dari Polresta Mamuju mencoba membubarkan massa aksi yang berada di sekitar Kantor Bupati Mamuju.
Ketegangan pun terjadi antara massa aksi dan anggota Polresta Mamuju yang dipimpin langsung Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdyan Indra Fahmi saat hendak membubarkan massa aksi dari lingkungan pagar kantor Bupati Mamuju, karena di anggap menganggu ketertiban umum.
Ketua Umum IPMAPUS Sulbar, Akbar Saputra selaku penanggunjawab aksi yang sempat bersitegang dengan aparat kepolisian polresta mamuju, menyampaikam kekecewaannya atas tindakan represif anggota kepolisian polresta mamuju yang ingin membubarkan massa aksi secara paksa dan cenderung arogan, hingga terjadi kontak fisik antara massa aksi dan personil kepolisian polresta mamuju.
“Saya menyayangkan tindakan anggota polisi yang arogan dan represif terhadap massa aksi yang notabene masyarakat, padahal kami datang menuntut hak kami bersama warga masyarakat agar tercover dalam SK PPPK, tindakan yang dilakukan aparat kepolisian hingga mendorong kami adalah perbuatan yang tercela sebagai pengayom masyarakat dan yang paling disayangkan karna Pak Kapolres ada disana, justru tidak menegur anggotanya yang represif. Pak Kapolres justru ikut melakukan upaya pukul mundur secara paksa kepada kami dan warga masyarakat yang tergabung dalam aliansi” Ucap Akbar
Atas kejadian tersebut, pihaknya meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk mengevaluasi jajaran personil polresta mamuju yang represif, secara khusus melakukan evaluasi terhadap Kapolresta Mamuju.
“Kami berharap pak Kapolri segera melakukan evaluasi, masyarakat mamuju dan seluruh rakyat di indonesia tidak ada yang suka polisi arogan dan berjarak dengan masyarakat, karna jika kepolisian justru menghalangi perjuangan masyarakat maka kita patut pertanyakan independensinya apalagi jika memilih menjadi tembok penguasa akan menimbulkan banyak spekulasi pemikiran,” tegas Akbar.
Akbar juga berharap agar pihak kepolisian fokus menyelesaikan banyaknya kasus yang ditangani polresta mamuju, bukan justru menekan masyarakat yang menuntut haknya.
“Harusnya dengan tumpukan kasus yang mereka tangani itu diselesaikan, bukan justru menekan masyarakat yang menuntut haknya” Kunci Akbar.
Sekedar diketahui bahwa Aksi tersebut dalam rangka mempertanyakan dan memperjuangkan 1001 Nakes dan Guru yang belum tercover dalam SK PPPK yang rencananya akan dilantik pada hari senin, 5 januari 2026, alasan itu juga sehingga massa aksi memilih mendahului pelantikan dengan melakukan unjuk rasa pada minggu, 4 januari 2026.
Menurut informasi repoter sulbarupdate.id yang melakukan wawanca langsung dengan penanggunjawab aksi bahwa pada hari senin, 5 januari 2026 masih akan dilangsungkan aksi di kantor bupati mamuju, hingga tuntutan mereka terpenuhi.(*)
Ket. Gambar: Aksi Aliansi IPMAPUS Sulbar dan Tenaga Honorer Nakes dan Guru di Kantor Bupati Mamuju, Menuntut kejelasan status mereka sebagai PPPK. Minggu, 4 Januari 2026 (Dok. Sulbarupdate.id).
- Penulis: Amr
