Breaking News
light_mode
Beranda » Politik » Golkar Papua Dukung Pemekaran Papua Utara, Namun Ingatkan Kondisi Fiskal yang “Lampu Kuning”

Golkar Papua Dukung Pemekaran Papua Utara, Namun Ingatkan Kondisi Fiskal yang “Lampu Kuning”

  • account_circle Ancha
  • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
  • visibility 296
  • comment 0 komentar

JAYAPURA, Sulbarupdate.id – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Utara terus menjadi perbincangan hangat. Menanggapi hal tersebut, DPD Partai Golkar Provinsi Papua menyatakan sikap mendukung rencana pemekaran, namun memberikan catatan kritis mengenai waktu pelaksanaan yang dinilai belum tepat.

Ketua DPD Partai Golkar Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan bahwa pihaknya secara prinsip tidak menolak aspirasi pemekaran. Kendati demikian, ia menyoroti realitas pahit terkait kondisi keuangan daerah yang saat ini dinilai tidak mampu menopang beban administratif provinsi baru.

Fakhiri memaparkan data konkret mengenai penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua pasca-pemekaran tiga DOB sebelumnya (Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan).

“Saya sebagai Gubernur mengetahui persis bahwa kondisi keuangan Provinsi Papua tidak baik-baik saja,” ujar Fakhiri usai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Golkar di Kota Jayapura, Kamis (29/1/2026).

Ancaman Defisit dan Gaji Pegawai
Lebih lanjut, Fakhiri memberikan simulasi jika Papua Utara dipaksakan mekar dalam waktu dekat. Menurutnya, pembagian anggaran yang tersisa akan membuat struktur keuangan menjadi minus.

“Kalau terjadi pemekaran lagi dan dibagi dua, maka anggarannya hanya tersisa sekitar Rp600 hingga Rp700 miliar. Sementara beban gaji pegawai saja mencapai hampir Rp990 miliar. Artinya, kita akan mengalami minus sekitar Rp200 miliar,” tegasnya.

Pesan untuk Aktor Politik

Menutup keterangannya, Fakhiri mengimbau para elit politik agar lebih rasional dan tidak hanya mengedepankan syahwat politik tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat di masa depan. Ia berharap isu pemekaran tidak dijadikan komoditas janji manis yang justru menjadi beban bagi masyarakat.

“Saya berharap orang-orang yang bermain politik jangan ‘menjual jamu’ tetapi justru menyengsarakan masyarakatnya. Ini harus dipikirkan secara cerdas,” pungkasnya.(*)

  • Penulis: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • Disayangkan! Air Terjun Sambabo tak Masuk RIPOW Pemda Mamasa

    Disayangkan! Air Terjun Sambabo tak Masuk RIPOW Pemda Mamasa

    • 0Komentar

    Mamasa, Sulbarupdate.id- Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Mamasa bersama Politeknik Pariwisata Makassar mengimplementasikan kerja sama strategis melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penelitian Terapan Pariwisata. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pembangunan pariwisata daerah yang terencana, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Salah satu bentuk implementasi konkret dari kerja sama tersebut adalah […]

  • DPR Pastikan Tidak Ada Revisi UU Pilkada, Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Langsung

    DPR Pastikan Tidak Ada Revisi UU Pilkada, Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Langsung

    • 0Komentar

    JAKARTA, Sulbarupdate.id – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa parlemen saat ini tidak melakukan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pernyataan ini dikeluarkan guna menepis spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai perubahan sistem pemilihan di Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan Dasco usai menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pimpinan Komisi […]

  • Aktivis Desak Kemendagri Percepat Pengisian Jabatan Wakil Gubernur Sulbar

    Aktivis Desak Kemendagri Percepat Pengisian Jabatan Wakil Gubernur Sulbar

    • 0Komentar

    MAMUJU, Sulbarupdate.id — Sejumlah aktivis dan elemen masyarakat sipil di Sulawesi Barat (Sulbar) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses pengisian jabatan Wakil Gubernur yang hingga kini masih kosong. Kekosongan kursi nomor dua di pemerintahan provinsi tersebut dinilai mulai menghambat ritme kerja dan pengawasan program strategis daerah. ​Aktivis Sulbar, Akbar, menyatakan bahwa Kemendagri harus […]

  • Gubernur Sulbar Pimpin Rapat Pembahasan MoU SPAM Regional Majene-Polman Senilai Rp300 Miliar

    Gubernur Sulbar Pimpin Rapat Pembahasan MoU SPAM Regional Majene-Polman Senilai Rp300 Miliar

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, memimpin rapat pembahasan draft nota kesepakatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Majene–Polewali Mandar (Polman), Jumat, 20 Februari 2026. Rapat tersebut digelar untuk membahas sejumlah poin dalam draf Memorandum of Understanding (MoU) yang dinilai belum sepenuhnya menciptakan rasa keadilan bagi kedua kabupaten. Gubernur Suhardi Duka menegaskan, […]

  • Pemprov Sulbar Perkuat Penemuan dan Penanganan Kasus TBC 2026

    Pemprov Sulbar Perkuat Penemuan dan Penanganan Kasus TBC 2026

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id – Penanganan Tuberkulosis (TBC) menjadi salah satu prioritas utama Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintah Pusat yang terus diperkuat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB), Pemerintah Provinsi Sulbar terus mengintensifkan upaya penemuan dan pengendalian kasus TBC sebagai bagian dari strategi mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera […]

  • Bupati Mateng Dukung Wacana Gaji PPPK Dialihkan ke APBN, Arsal:Beri Ruang Fiskal Daerah

    Bupati Mateng Dukung Wacana Gaji PPPK Dialihkan ke APBN, Arsal:Beri Ruang Fiskal Daerah

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, Dr. Arsal Aras, merespons positif wacana pengalihan penganggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Arsal, langkah tersebut akan membuka ruang fiskal yang lebih lebar serta menjadi solusi strategis bagi […]

expand_less