Golkar Papua Dukung Pemekaran Papua Utara, Namun Ingatkan Kondisi Fiskal yang “Lampu Kuning”
- account_circle Ancha
- calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
- visibility 142
- comment 0 komentar
JAYAPURA, Sulbarupdate.id – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Utara terus menjadi perbincangan hangat. Menanggapi hal tersebut, DPD Partai Golkar Provinsi Papua menyatakan sikap mendukung rencana pemekaran, namun memberikan catatan kritis mengenai waktu pelaksanaan yang dinilai belum tepat.
Ketua DPD Partai Golkar Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan bahwa pihaknya secara prinsip tidak menolak aspirasi pemekaran. Kendati demikian, ia menyoroti realitas pahit terkait kondisi keuangan daerah yang saat ini dinilai tidak mampu menopang beban administratif provinsi baru.
Fakhiri memaparkan data konkret mengenai penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua pasca-pemekaran tiga DOB sebelumnya (Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan).
“Saya sebagai Gubernur mengetahui persis bahwa kondisi keuangan Provinsi Papua tidak baik-baik saja,” ujar Fakhiri usai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Golkar di Kota Jayapura, Kamis (29/1/2026).
Ancaman Defisit dan Gaji Pegawai
Lebih lanjut, Fakhiri memberikan simulasi jika Papua Utara dipaksakan mekar dalam waktu dekat. Menurutnya, pembagian anggaran yang tersisa akan membuat struktur keuangan menjadi minus.
“Kalau terjadi pemekaran lagi dan dibagi dua, maka anggarannya hanya tersisa sekitar Rp600 hingga Rp700 miliar. Sementara beban gaji pegawai saja mencapai hampir Rp990 miliar. Artinya, kita akan mengalami minus sekitar Rp200 miliar,” tegasnya.
Pesan untuk Aktor Politik
Menutup keterangannya, Fakhiri mengimbau para elit politik agar lebih rasional dan tidak hanya mengedepankan syahwat politik tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat di masa depan. Ia berharap isu pemekaran tidak dijadikan komoditas janji manis yang justru menjadi beban bagi masyarakat.
“Saya berharap orang-orang yang bermain politik jangan ‘menjual jamu’ tetapi justru menyengsarakan masyarakatnya. Ini harus dipikirkan secara cerdas,” pungkasnya.(*)
- Penulis: Ancha
