Breaking News
light_mode
Beranda » Mamasa » Protes Gaji Tak Sesuai Kontrak, Puluhan PPPK Nakes Geruduk Kantor Bupati Mamuju Tengah

Protes Gaji Tak Sesuai Kontrak, Puluhan PPPK Nakes Geruduk Kantor Bupati Mamuju Tengah

  • account_circle Ruli Syamsil
  • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
  • visibility 217
  • comment 0 komentar

MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Gelombang protes mewarnai halaman Kantor Bupati Mamuju Tengah (Mateng) di Jalan Tammauni Pue Ballung pada Rabu (1/4/2026).

Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari sektor tenaga kesehatan (nakes), didampingi kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menggelar aksi unjuk rasa terkait sengketa upah yang dinilai tidak berkeadilan.

​Aksi ini bermula dari temuan adanya selisih bayar antara nominal yang tertera dalam Perjanjian Kerja (PK) dengan realisasi gaji yang diterima para nakes di lapangan.

​Koordinator lapangan sekaligus Ketua GMNI Mamuju Tengah, Gibran, menyatakan bahwa diskriminasi upah ini hanya menyasar sektor kesehatan, khususnya mereka yang bertugas di Puskesmas se-Kabupaten Mamuju Tengah.

Sementara itu, PPPK di sektor lain dilaporkan menerima gaji utuh sesuai kesepakatan.

​”Jika tidak segera diselesaikan, jangan salahkan kami jika kembali turun dengan massa yang lebih banyak,” tegas Gibran di sela-sela orasinya.

​Salah satu nakes yang enggan disebutkan namanya membeberkan fakta lapangan terkait pemotongan sepihak tersebut.

Ia menyebutkan bahwa di dalam dokumen PK, tertera angka Rp400.000 hingga Rp500.000, namun pada kenyataannya mereka hanya menerima Rp250.000.

​Tiga Tuntutan Utama

​Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi membawa tiga poin tuntutan krusial bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tengah.

​Pertama, mendesak peninjauan ulang terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah terkait manajemen penggajian.

​Kedua meminta pertanggungjawaban Dinas Kesehatan atas ketimpangan yang terjadi pada nakes di Puskesmas.

​Dan ketiga menuntut pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dikembalikan sesuai nominal yang tertuang dalam Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani.

​Respon Pemerintah Daerah

​Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary Anwar, menemui massa aksi dan memberikan klarifikasi. Ia menampik adanya unsur kesengajaan dalam pembedaan pemberian hak pegawai.

​”Kami menghargai aspirasi yang disampaikan. Tidak ada niat pemerintah daerah untuk membeda-bedakan, karena mereka adalah bagian dari tim kerja kami yang berada di garis terdepan,” jelas Askary.

​Ia menduga adanya miskomunikasi dalam proses administrasi atau distribusi anggaran. Sebagai tindak lanjut, Askary berjanji akan segera melakukan pembenahan internal dan meninjau kembali detail rincian perjanjian kerja agar hak para PPPK Paruh Waktu dapat dibayarkan sebagaimana mestinya.

​”Kami akan mengupayakan agar semua menerima haknya sesuai perjanjian kerja,” pungkasnya.(*)

  • Penulis: Ruli Syamsil
  • Editor: Ancha

Rekomendasi Untuk Anda

  • China Klaim Temukan ”Pil Panjang Umur”, Manusia Hidup Hingga 150 Tahun

    China Klaim Temukan ”Pil Panjang Umur”, Manusia Hidup Hingga 150 Tahun

    • 0Komentar

    NASIONAL, Sulbarupdate.id – Harapan manusia (ms) untuk hidup jauh melampaui satu abad kini memasuki babak baru. Lonvi Biosciences, sebuah startup biosains asal Shenzhen, China, mengklaim telah mengembangkan “pil panjang umur” yang diproyeksikan mampu membuat manusia bertahan hidup hingga usia 150 tahun. Bahan utama obat revolusioner ini mengandalkan konsentrasi Procyanidin C1 (PCC1), sebuah molekul khusus yang […]

  • Waduh..! Agenda Penting, Kursi Kosong Mendominasi Paripurna Pengusulan Pemberhentian Wagub.

    Waduh..! Agenda Penting, Kursi Kosong Mendominasi Paripurna Pengusulan Pemberhentian Wagub.

    • 0Komentar

    Mamuju –  Sulbarupdate.id – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda pengusulan pemberhentian secara hormat Wakil Gubernur Sulbar berlangsung dalam suasana yang relatif tenang, Kamis (2/4/2026). Meski menjadi agenda penting yang dihadiri lansung oleh Gubernur Sulawesi Barat H. Suhardi Suka, jumlah kehadiran anggota dewan dalam rapat tersebut terlihat belum maksimal. Berdasarkan pantauan di dalam […]

  • Wakil Ketua DPRD Mamasa: Kebijakan Fiskal Pusat 2026 Ancam Stabilitas Ekonomi Daerah

    Wakil Ketua DPRD Mamasa: Kebijakan Fiskal Pusat 2026 Ancam Stabilitas Ekonomi Daerah

    • 0Komentar

    MAMASA, SULBARUPDATE.ID – Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat pada 2026 mulai memperlihatkan dampak serius terhadap daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, tekanan itu tidak lagi dipandang sekadar penyesuaian teknokratis dalam tata kelola anggaran negara, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang memengaruhi stabilitas ekonomi daerah, pelayanan publik, dan keberlangsungan pembangunan masyarakat. Wakil […]

  • SPPG Tabolang Mamuju Tengah Ditutup Imbas Temuan Abon Berulat

    SPPG Tabolang Mamuju Tengah Ditutup Imbas Temuan Abon Berulat

    • 0Komentar

    MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Mamuju Tengah mengambil langkah tegas dengan menutup operasional dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Tabolang. Keputusan ini diambil menyusul viralnya temuan abon berulat pada menu makanan yang disajikan kepada siswa beberapa waktu lalu. ​Ketua Satgas MBG Mamuju Tengah, Litha Febrianti, mengatakan bahwa saat […]

  • Dinas ESDM Sulbar Dorong Pemkab dan Desa Proaktif Usulkan Penerima Program Listrik Gratis

    Dinas ESDM Sulbar Dorong Pemkab dan Desa Proaktif Usulkan Penerima Program Listrik Gratis

    • 0Komentar

    Mamuju, Sulbarupdate.id — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat mengajak pemerintah kabupaten hingga desa untuk lebih proaktif mendukung Program Listrik Gratis bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil, saat menerima kunjungan Sekretaris Desa Binanga, Kabupaten Majene, Sufriedi, di ruang kerjanya, Kamis, 29 Januari […]

  • Polemik Penghargaan Pengangguran Sulbar, Mari Melihat Data Secara Utuh

    Polemik Penghargaan Pengangguran Sulbar, Mari Melihat Data Secara Utuh

    • 0Komentar

    Opini – Sulbarupdate.id – Penghargaan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai Provinsi Terbaik I kategori Penurunan Tingkat Pengangguran di Regional Sulawesi memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Ada yang menyambut positif, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan dasar pemberian penghargaan tersebut karena masih banyak warga Sulbar yang memilih merantau […]

expand_less