Perkuat Transparansi dan Pelayanan Publik, PUPR Majene Gelar Forum Konsultasi Publik

MAJENE, Sulbarupdate.id – Komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kembali ditegaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar di Ruang Rapat Kantor Dinas PUPR Kabupaten Majene, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Dinas PUPR dalam menghadirkan pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Forum ini juga sejalan dengan semangat Dinas PUPR yang mengusung komitmen “Sigap Membangun Infrastruktur Majene Lebih Baik.”
Mewakili Kepala Dinas PUPR Kabupaten Majene, H. Muhammad Mufli Asad, ST., MT., Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Majene, H. Muhammad Ramli, ST., MT., menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan wadah strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik.

Menurutnya, fokus utama diskusi kali ini adalah mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih ditemui dalam pelayanan publik, sekaligus merumuskan solusi yang cepat, efektif, dan tepat sasaran terhadap berbagai aduan masyarakat.

“Tujuan kegiatan ini adalah membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga standar pelayanan yang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Dinas PUPR, benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Muhammad Ramli.

Ia menambahkan, hasil dari forum tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyempurnaan sistem pelayanan yang selama ini berjalan.

Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih transparan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan, Dinas PUPR juga menaruh perhatian besar terhadap aspek transparansi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Melalui forum ini, masyarakat diberikan akses yang lebih luas untuk mengetahui berbagai program kerja, penggunaan anggaran, hingga progres pembangunan infrastruktur yang sedang maupun akan dilaksanakan.

“Transparansi anggaran menjadi salah satu poin penting yang kami dorong. Masyarakat harus mendapatkan akses informasi yang memadai terkait program, anggaran, dan perkembangan proyek infrastruktur sehingga dapat dipantau secara terbuka,” jelasnya.

Lebih lanjut, Muhammad Ramli menegaskan bahwa forum konsultasi publik juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi.

Hal tersebut dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang jelas serta pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap seluruh bidang yang ada di lingkungan Dinas PUPR.

“Di sini akan terlihat bagaimana akuntabilitas kinerja diterapkan. Setiap bidang memiliki target dan indikator yang jelas sehingga dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan pelayanan terus mengalami perbaikan,” katanya.

Ia juga menyebut bahwa kekuatan utama forum ini terletak pada keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan pelayanan publik.

Kehadiran akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, serta tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan warga.

“Forum ini menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah, akademisi, LSM, media, dan masyarakat. Tujuannya agar setiap kebijakan pembangunan maupun pelayanan publik yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil forum, Dinas PUPR Kabupaten Majene berkomitmen untuk melakukan berbagai langkah konkret, termasuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih adaptif, publikasi laporan kinerja secara berkala setiap triwulan, serta penguatan kanal pengaduan masyarakat yang lebih responsif dan mudah diakses.

“Hasil forum ini tidak akan berhenti pada diskusi semata. Semua masukan akan ditindaklanjuti melalui penyempurnaan SOP, publikasi laporan kinerja secara berkala, dan peningkatan sistem pengaduan masyarakat agar lebih cepat ditangani,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, Muhammad Darwis, menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan Dinas PUPR merupakan kegiatan rutin yang telah berjalan secara berkelanjutan.

Ia menyebutkan bahwa tahun ini merupakan pelaksanaan forum untuk ketiga kalinya dan menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas.

“Ini sudah yang ketiga kalinya dilaksanakan. Forum ini menjadi wadah untuk menampung berbagai keluhan masyarakat sekaligus mencari solusi pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik yang mencakup 14 komponen,” ujarnya.

Menurut Darwis, setiap masukan yang diperoleh dari forum akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan apakah terdapat standar pelayanan yang perlu diperbaiki, disempurnakan, maupun disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

“Ke depan akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Jika ada standar pelayanan yang perlu diubah atau ditingkatkan, maka akan dilakukan penyesuaian.
Selanjutnya hasil tersebut akan disampaikan kepada Kementerian PAN-RB sebagai bagian dari penyusunan SOP yang lebih baku,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa standar pelayanan publik harus terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman dan dinamika kebutuhan masyarakat.

Karena itu, pembaruan standar pelayanan idealnya dilakukan paling sedikit setiap tiga tahun sekali.

Lebih jauh, Darwis mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majene yang kini semakin aktif melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses penyusunan dan evaluasi pelayanan publik.

“Salah satu tren positif yang berkembang saat ini adalah seluruh OPD di Kabupaten Majene telah melaksanakan forum konsultasi publik dengan melibatkan akademisi, LSM, media, dan masyarakat. Keterlibatan semua unsur ini penting sebagai bentuk transparansi sekaligus memastikan setiap kebijakan diketahui dan diawasi oleh masyarakat,” terangnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Majene A. Ab Al’la, Kepala Bidang Tata Ruang Andi Suardi, Kepala Bidang Cipta Karya Amiruddin, perwakilan LSM Mustajar, akademisi Yusriyadi, serta sejumlah undangan lainnya dari berbagai unsur masyarakat.

Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini, Dinas PUPR Kabupaten Majene berharap dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.(*)