Pendidikan: Kesadaran Kritis dan Tanggung Jawab Bersama

Oleh: Arwin Rahman, S.H.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa

SULBARUPDATE.ID– Pendidikan kerap dipahami sebagai proses penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diukur secara kuantitatif. Indikatornya jelas dan mudah dihitung: nilai, kelulusan, dan ijazah. Namun, jika pendidikan hanya berhenti pada aspek tersebut, kita berisiko kehilangan makna yang lebih mendasar dari proses pendidikan itu sendiri—yakni pembentukan kesadaran manusia sebagai subjek yang berpikir.

Pendidikan sejati tidak semata-mata berbicara tentang seberapa banyak informasi yang dapat dihafal, melainkan sejauh mana seseorang dibangunkan daya nalarnya untuk memahami realitas secara mandiri. Menghafal memang penting, tetapi berpikir adalah inti dari kemanusiaan. Tanpa kemampuan berpikir kritis, pengetahuan justru dapat berubah menjadi beban, bukan alat pembebasan.

Dalam praktiknya, sistem pendidikan sering kali berjalan dalam pola satu arah. Pengetahuan ditransmisikan dari pengajar kepada peserta didik, sementara ruang untuk bertanya dan berdialog menjadi terbatas. Pola ini mungkin efisien secara administratif, tetapi tidak selalu sehat secara intelektual. Pendidikan yang terlalu menekankan kepatuhan berpotensi melahirkan generasi yang terbiasa menerima, bukan menilai.

Sejarah pemikiran sosial mengajarkan bahwa kekuasaan yang paling bertahan lama bukanlah yang bergantung pada kekuatan fisik, melainkan yang mampu mengendalikan cara manusia memahami dunia. Penguasaan atas pengetahuan, bahasa, dan makna sering kali menjadi fondasi utama dari berbagai bentuk dominasi. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peran strategis—baik sebagai alat pembebasan maupun, tanpa disadari, sebagai sarana pelanggeng ketimpangan.

Individu yang dibesarkan dalam sistem pendidikan yang miskin dialog cenderung terampil secara teknis, namun kurang memiliki kesadaran reflektif. Mereka mampu menjalankan prosedur, tetapi kesulitan mempertanyakan tujuan. Mereka memahami aturan, tetapi tidak selalu peka terhadap keadilan yang seharusnya melandasi aturan tersebut.

Pendidikan yang tidak mendorong pemikiran kritis pada akhirnya menjauhkan manusia dari realitas sosialnya sendiri. Ketimpangan, ketidakadilan, dan praktik kekuasaan yang bermasalah dapat diterima sebagai sesuatu yang normal, bahkan tak terelakkan. Di sinilah pendidikan menghadapi ujian etis: apakah ia hadir untuk mempertajam kesadaran, atau justru menumpulkannya.

Sebaliknya, pendidikan yang berorientasi pada pembentukan kesadaran kritis selalu berangkat dari keberanian untuk bertanya. Ia tidak memposisikan peserta didik sebagai penerima pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengalaman dan perspektif. Bertanya tidak dipandang sebagai pembangkangan, tetapi sebagai bagian dari proses memahami.

Dalam kerangka masyarakat demokratis, pendidikan semacam ini menjadi fondasi utama bagi kewargaan yang matang. Demokrasi tidak cukup ditopang oleh mekanisme elektoral dan prosedur hukum semata. Ia membutuhkan warga negara yang mampu menilai kebijakan secara rasional, memahami dampaknya, serta berpartisipasi secara sadar dalam ruang publik.

Tantangan pendidikan di era modern justru semakin kompleks. Arus informasi yang begitu deras tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman. Tanpa kemampuan berpikir kritis, masyarakat mudah terjebak pada informasi yang menyesatkan, narasi yang manipulatif, dan polarisasi yang merusak kohesi sosial. Pendidikan dituntut bukan hanya menyuplai informasi, tetapi membekali kemampuan untuk menyaring dan menafsirkan.

Dalam konteks ini, tanggung jawab negara menjadi sangat penting. Pendidikan tidak boleh dipersempit menjadi sekadar urusan administratif atau statistik pembangunan. Ia adalah proyek jangka panjang pembentukan manusia dan, pada akhirnya, pembentukan peradaban. Kebijakan pendidikan harus diarahkan untuk membangun nalar, etika, dan kesadaran sosial.

Sebagai pembuat kebijakan di daerah, kami menyadari bahwa pembangunan manusia tidak kalah penting dari pembangunan fisik. Daerah yang maju bukan hanya yang memiliki infrastruktur memadai, tetapi juga warga yang mampu berpikir mandiri, bersikap kritis, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerahnya sendiri.

Pendidikan yang membebaskan tidak melahirkan peniru, melainkan pencipta. Tidak mencetak kepatuhan tanpa refleksi, tetapi menumbuhkan tanggung jawab. Ia membantu manusia memahami bahwa setiap kebijakan dan struktur sosial adalah hasil pilihan manusia, dan karena itu selalu terbuka untuk diperbaiki.

Pada akhirnya, tujuan tertinggi pendidikan adalah menjaga dan mengembangkan martabat manusia. Pendidikan harus memampukan setiap individu untuk berpikir, menilai, dan bertindak dengan kesadaran penuh—sebagai manusia yang merdeka dan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Di sanalah pendidikan menemukan makna terdalamnya: bukan sebagai alat penjinakan, melainkan sebagai jalan pembebasan. (*)