Negara Bukan Barang Mainan, Kaderisasi Politik Tak Boleh Asal-asalan
- account_circle Ancha
- calendar_month Sel, 10 Nov 2026
- visibility 67
- comment 0 komentar

Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat. Dok. Istimewa
JAKARTA, Sulbarupdate.id – Regenerasi kepemimpinan politik semestinya menjadi ruang pembibitan calon pemimpin yang berintegritas, berkapasitas, dan memiliki kesiapan moral dalam mengemban amanat publik.
Sayangnya, proses kaderisasi politik di Indonesia dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama menyangkut penempatan generasi muda pada jabatan strategis pemerintahan.
Persoalan itu disoroti ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, melalui tulisan berjudul Negara Itu Bukan Barang Mainan yang dirilis pada 10 November 2026.
Dalam pandangannya, kehadiran generasi muda di lingkaran kekuasaan sejatinya merupakan perkembangan positif yang dapat menghadirkan harapan dan optimisme bagi masa depan bangsa.
Akan tetapi, optimisme itu harus disertai pertimbangan matang mengenai integritas, kompetensi, serta kesiapan mental mereka dalam menjalankan tanggung jawab kenegaraan.
Komaruddin pertanyakan apakah kemunculan sejumlah figur muda pada jabatan politik dan posisi strategis di pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), maupun lembaga legislatif benar-benar didasarkan pada kapasitas dan kemampuan profesional, atau justru lebih banyak dipengaruhi kedekatan politik serta hubungan kekeluargaan.
Menurutnya, jabatan publik tidak semestinya menjadi ruang eksperimen bagi individu yang belum memiliki kesiapan memadai.
Sebab, ketidakmampuan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut bukan hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, melainkan juga berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
Ia juga menyoroti pentingnya peran generasi senior dalam membimbing kader-kader muda.
Proses regenerasi, menurutnya, tidak cukup hanya dengan memberikan jabatan, tetapi harus disertai pembinaan moral, penguatan integritas, serta peningkatan keterampilan dan kemampuan teknokratis.
Sorotan tersebut semakin relevan di tengah munculnya berbagai perkara korupsi yang menyeret sejumlah politisi muda.
Komaruddin menilai, kondisi itu dapat menjadi indikasi bahwa sebagian dari mereka belum memiliki kesiapan mental yang cukup untuk menghadapi dinamika politik, termasuk berbagai godaan dan peluang penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih jauh, ia mengingatkan kemungkinan adanya praktik ketika figur muda hanya dijadikan alat oleh kepentingan politik para seniornya.
Dalam situasi demikian, kader muda berisiko menanggung konsekuensi hukum ketika terseret perkara korupsi, sementara pihak yang berada di balik kepentingan tersebut justru luput dari pertanggungjawaban.
Komaruddin juga mengingatkan agar penempatan seseorang pada jabatan tinggi tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Kematangan pribadi, pengalaman, kompetensi, dan kemampuan memikul tanggung jawab harus menjadi pertimbangan utama sebelum seseorang diberikan mandat strategis.
Ia mengibaratkan tindakan memaksakan seseorang memikul tanggung jawab di luar kemampuannya sebagai bentuk ketidakadilan.
Bahkan, dalam konteks pembinaan generasi muda, tindakan tersebut dapat menjadi bentuk kezaliman apabila mereka tidak dipersiapkan secara layak sebelum menerima beban jabatan yang besar.
Pada akhirnya, Komaruddin menegaskan bahwa seorang negarawan seharusnya menempatkan kepentingan bangsa dan amanat rakyat di atas kepentingan kelompok, partai, maupun hubungan keluarga.
Pesan tersebut bermuara pada satu prinsip mendasar: negara bukan sekadar ruang untuk mempertontonkan kekuasaan, apalagi menjadi arena perebutan jabatan dan kekayaan.
Sebab, setiap jabatan publik mengandung tanggung jawab moral dan konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Negara bukan barang mainan. Amanat rakyat bukan pula warisan yang dapat dibagikan berdasarkan kedekatan dan kepentingan pribadi.(*)
- Penulis: Ancha
- Editor: Tim Redaksi
