Petani Mamuju Tengah Keluhkan Harga TBS Sawit Tak Sesuai Penetapan Dinas Perkebunan
- account_circle Ancha
- calendar_month Jumat, 16 Jan 2026
- visibility 163
- comment 0 komentar

MAMUJU TENGAH, Sulbarupdate.id – Para petani kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, mengeluhkan ketidaksesuaian harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) di lapangan.
Meski Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan harga resmi sebesar Rp3.092,15 per kilogram, realita di tingkat pengepul atau timbangan justru jauh di bawah angka tersebut.
Bahri, salah seorang petani di Desa Salupangkang IV, Kecamatan Topoyo, mengungkapkan kekecewaannya saat ditemui pada Jumat (16/1/2026).
Ia menyebut harga beli di timbangan saat ini masih tertahan di angka Rp2.000-an.
“Di timbangan, harga beli TBS kami masih sekitar Rp2.000-an per kilogram. Ini jelas tidak sesuai harapan kami setelah ada pengumuman harga resmi,” ujar Bahri.
Hal senada disampaikan oleh Irfan Daeng Emba. Ia mengaku hanya menerima bayaran sebesar Rp2.320 per kilogram dari pihak pembeli. Menurutnya, keputusan harga yang ditetapkan pemerintah daerah seringkali tidak terealisasi hingga ke tangan petani kecil.
Sebelumnya, Dinas Perkebunan Sulbar telah menggelar Rapat Penetapan Harga TBS untuk periode Januari 2026 pada Selasa (13/1/2026).
Rapat yang dipimpin Kepala Dinas Perkebunan, Muh. Faizal Thamrin, menetapkan harga beli sebesar Rp3.092,15 per kilogram.
Penetapan harga tersebut didasarkan pada perhitungan indeks “K” dan merupakan bagian dari misi Gubernur Suhardi Duka serta Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk menjaga stabilitas ekonomi sektor perkebunan.
Berikut perbandingan harga berdasarkan data yang dihimpun:
-Harga Resmi Dinas Perkebunan Rp3.092,15
-Harga di Timbangan (Laporan Petani) Rp2.000 – Rp2.320
-Selisih/Kesenjangan kurang lebih Rp772 – Rp1.092.
Meski ada keluhan di tingkat petani, secara resmi harga TBS periode Januari 2026 memang mengalami sedikit penurunan dibandingkan Desember 2025.
Pihak dinas menyebutkan hal ini dipengaruhi oleh melemahnya permintaan ekspor di pasar global dan stok Crude Palm Oil (CPO) yang masih relatif tinggi dan cenderung stabil.
Hingga saat ini, pihak terkait masih mengumpulkan data tambahan dari pihak pabrik maupun perusahaan kelapa sawit di wilayah Mateng untuk mencari tahu penyebab pasti terjadinya disparitas harga yang cukup mencolok antara ketetapan pemerintah dan harga di lapangan.(*)
- Penulis: Ancha
