Ketum DPP ABPEDNAS dan Presiden AREA Indonesia Apresiasi Pidato Kenegaraan Prabowo

JAKARTA, Sulbarupdate.id — Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia sekaligus Presiden AREA Indonesia, Indra Utama, mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026, Sabtu (16/8/2026).

Indra menilai pidato tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan desa serta percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat.

Menurutnya, desa dan rumah rakyat merupakan dua sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

“Pidato Presiden Prabowo sangat kuat. Desa dan rumah rakyat tidak ditempatkan sebagai program pelengkap, tetapi sebagai bagian penting dari strategi membangun Indonesia yang adil, mandiri dan sejahtera,” kata Indra dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2026).

Desa Didorong Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indra menyoroti kebijakan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengembangan desa nelayan, penguatan UMKM, pertanian dan perikanan yang disampaikan Presiden Prabowo.

Ia menilai kebijakan tersebut dapat mendorong desa menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan target agar 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026.

Koperasi tersebut diarahkan menjadi bagian dari rantai pasok nasional, termasuk sebagai offtaker hasil pertanian dan perikanan masyarakat desa.

“Desa tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Desa harus menjadi subjek, pelaku sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi. Perputaran uang, produksi, perdagangan, lapangan kerja dan investasi harus semakin banyak terjadi di desa,” ujarnya.

Indra juga menilai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi penting dalam memastikan pembangunan desa berjalan transparan, partisipatif dan akuntabel.

Ia mengatakan ABPEDNAS siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal kebijakan pembangunan desa agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Rumah Rakyat Dinilai sebagai Bagian dari Kesejahteraan

Selain sektor desa, Indra memberikan apresiasi terhadap perhatian Presiden Prabowo pada sektor perumahan rakyat.

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa rumah bukan sekadar bangunan atau aset, melainkan tempat keluarga berlindung, anak belajar dan keluarga bertumbuh.

Indra menyebut pemenuhan kebutuhan rumah layak merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan Presiden, hingga 30 Juni 2026 pemerintah telah membantu renovasi 83.907 rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

Sementara itu, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau hampir 100.000 rumah dan kredit program perumahan mencapai 90.878 debitur.

“Pernyataan Presiden bahwa rumah adalah ketenangan, martabat dan masa depan rakyat sangat tepat. Rumah adalah kebutuhan dasar dan salah satu ukuran keberhasilan negara dalam menghadirkan kesejahteraan,” katanya.

Menurut Indra, pembangunan perumahan rakyat membutuhkan kolaborasi seluruh ekosistem, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, lembaga pembiayaan, kontraktor, produsen bahan bangunan, agen properti hingga masyarakat.

AREA Indonesia Siap Dukung Ekosistem Properti

Sebagai Presiden AREA Indonesia, Indra mengatakan pihaknya siap berkontribusi dalam memperkuat ekosistem properti dan perumahan nasional.

Ia menilai pembangunan rumah dalam jumlah besar harus didukung tenaga profesional serta ekosistem industri yang sehat, kompeten, transparan dan berkelanjutan.

“Pembangunan rumah dalam jumlah besar harus didukung ekosistem yang sehat, profesional, kompeten, transparan dan berkelanjutan. AREA Indonesia siap mengambil bagian dalam membangun ekosistem tersebut,” ujarnya.

Indra juga menilai sektor perumahan berpotensi menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi karena melibatkan banyak sektor, seperti industri bahan bangunan, konstruksi, pembiayaan, tenaga kerja, jasa properti, UMKM dan perdagangan.

ABPEDNAS Dorong Penguatan Peran BPD

Sementara itu, sebagai Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indonesia, Indra menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kapasitas dan peran BPD dalam pembangunan desa.

Menurutnya, BPD tidak boleh hanya menjadi lembaga formal, tetapi harus mampu menjalankan fungsi representasi masyarakat, pengawasan dan penyaluran aspirasi.

“BPD harus menjadi mitra strategis kepala desa, bukan sekadar lembaga formal. BPD harus mampu menjalankan fungsi representasi masyarakat, pengawasan dan penyampaian aspirasi secara konstruktif untuk memastikan pembangunan desa benar-benar berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Indra berharap kebijakan yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dapat diterjemahkan secara konkret hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Yang kita harapkan sederhana tetapi sangat fundamental: desa semakin maju, ekonomi rakyat semakin kuat, keluarga semakin sejahtera dan semakin banyak rakyat yang memiliki rumah layak. Kalau desa kuat dan keluarga kuat, Indonesia akan semakin kuat,” pungkasnya.(*)