Diduga Ada “Pemain Besar” BBM, Warga Majene Desak Kapolda Sulbar Turun Tangan
- account_circle Juita
- calendar_month Sen, 5 Okt 2026
- visibility 293
- comment 0 komentar

Suasana antrean panjang di SPBU Lembang Majene, Kabupaten Majene Sulawesi Barat, Senin (5/10/2026). Foto/Juita
MAJENE, Sulbarupdate.id — Persoalan kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali mendapat sorotan masyarakat.
Seorang warga Majene, Rudi Sanggup, menyampaikan dugaan adanya pihak tertentu yang menjadi “pemain besar” dalam persoalan distribusi BBM di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikannya kepada Wakil Bupati Majene saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Senin (5/10/2026).
“Kami menduga ada pemain besar BBM di Kabupaten Majene,” ujar Rudi di hadapan Wabub Majene di SPBU.
Menurutnya, persoalan BBM di Majene bukan merupakan masalah baru. Kondisi tersebut, kata dia, sudah lama terjadi dan masyarakat kerap harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM.
Rudi juga meminta pemerintah tidak memberlakukan pembatasan pengisian secara berlebihan, karena dinilai dapat menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk melakukan perjalanan ke luar daerah.
“Jangan dibatasi pengisian karena kasihan kami yang mau keluar daerah,” katanya.
Di tengah keresahan tersebut, Rudi secara khusus mendesak Kapolda Sulawesi Barat yang baru, Irjen Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum, untuk turun tangan dan melakukan langkah tegas guna mengungkap akar persoalan distribusi BBM di Kabupaten Majene.
Ia berharap aparat kepolisian dapat memastikan tidak ada praktik penyelewengan atau permainan dalam distribusi BBM yang merugikan masyarakat.
Rudi meminta kepada Kapolda Sulbar untuk menurunkan anggotanya memantau SPBU dan cek semua apakah rekomendasi nelayan.
Sementara itu, Wakil Bupati Majene Dr. Hj. Andi Ritamariani Basharoe, mengatakan bahwa pembatasan pengisian untuk sementara diberlakukan sebagai langkah mengatasi antrean dan persoalan yang terjadi di lapangan.
“Untuk sementara kami berlakukan, di saat permasalahan ini belum tuntas, karena kasihan masyarakat juga kalau panjang antrean,” jelasnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera mencari solusi atas persoalan tersebut agar ketersediaan BBM bagi masyarakat dapat kembali normal.(*)
- Penulis: Juita
- Editor: Hamsah
