Optimalkan PAD dan Layanan Publik, Bupati Mamasa Sidak di Tujuh Titik
- account_circle Ancha
- calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
- visibility 203
- comment 0 komentar
MAMASA, Sulbarupdate.id – Menanggapi keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan dan tata kelola daerah, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, lakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tujuh titik layanan publik dan sektor usaha pada Selasa (27/1/2026).
Langkah ini diambil untuk memastikan aparatur sipil negara (ASN) bekerja optimal sekaligus mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi daerah.
Sidak dimulai di Museum Demmatande sebagai respons atas laporan adanya penolakan terhadap pengunjung. Dalam kunjungannya, Bupati menegaskan agar pengelola museum tetap terbuka bagi publik.
“Museum adalah ruang edukasi dan sejarah. Pelayanan harus terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar tentang identitas daerah kita,” tegas Welem.
Di Disdukcapil Mamasa, Bupati fokus pada kelancaran cetak KTP dan kenyamanan warga. Secara spontan, ia meminjamkan 20 unit kursi untuk fasilitas ruang tunggu serta menginstruksikan penanganan teknis terkait masalah banjir yang kerap melanda kantor tersebut.
Kedisiplinan Pegawai dan Penguatan Desa
Masalah kedisiplinan menjadi sorotan saat Bupati mengunjungi Kantor Keluarga Berencana (KB).
Sidak ini bertujuan memastikan seluruh Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Pembantu Wilayah (P3K PW) tetap berada di tempat tugas sesuai laporan masyarakat.
Sementara itu, di Dinas PMD, Bupati mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa (Komdes) dan Kelembagaan Desa (KDMP) agar manfaat ekonomi dapat dirasakan merata hingga ke pelosok desa.
Ketahanan Sosial dan Sektor Pertanian
Aspek kesiapsiagaan bencana juga tak luput dari pantauan. Di Dinas Sosial, Bupati melakukan pengecekan stok logistik di gudang bantuan.
Sedangkan di Dinas Pertanian, pembahasan difokuskan pada mekanisme distribusi bantuan pupuk gratis, pengarahan bagi tenaga P3K PW dan rencana pengajuan bantuan ternak melalui koordinasi dengan DPR RI.
Menutup rangkaian sidak, Bupati meninjau sejumlah rumah makan di area perkotaan untuk mengecek implementasi retribusi daerah.
Namun, ia menyayangkan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap edaran pajak restoran sebesar 10 persen.
“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada kepatuhan kita semua. Kami akan terus memantau ini secara berkala agar pembangunan daerah memiliki pondasi anggaran yang kuat,” pungkasnya.(*)
- Penulis: Ancha
